.webp)
Penolakan para pedagang juga dilakukan dengan memasang spanduk di depan pintu masuk Stasiun Buduran. Isi spanduk tersebut diantaranya, "Buat PT KAI Rangkul Kami Seperti Dulu. Jangan Jual Lahan Ini ke PT Surya Bangun Persada Indah".
"Rencana penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI dalam waktu dekat membuat pedagang kaki lima resah. Karena rencana penggusuran itu belum pernah ada koordinasi dengan para PKL. Sehingga penggusuran yang terkesan mendadak ini dirasa sebagai tindakan yang semena-mena," kata Suharjo (52), sekretaris paguyuban PKL, Kamis (3/3/2016).
PKL kata Suharjo tidak sepakat jika bangunan yang mereka tempati digusur. Penyebabnya, mereka sudah menempati bangunan tersebut sejak tahun 2006. Bahkan, untuk menempati lahan yang ada di sepanjang rel mereka membayar kontrak 2 tahun sekali dengan biaya sebesar Rp 95 juta.
"Kami beserta PKL yang lain malah sepakat kalau kontrak ini diperbarui," jelas Suharjo.
Sementara itu PT KAI Humas Daops 8 Surabaya Suprapto saat dihubungi melalui telepon selulernya membenarkan jika PT KAI akan melakukan penertipan PKL yang ada di halaman Stasiun Buduran Sidoarjo.
"Memang benar pihak PT KAI dalam waktu dekat akan menertibkan. Para PKL itu sistemnya kontrak, rencana kontrak para PKL tidak akan diperpanjang lagi," ujarnya.
Dalam penertiban itu tambah Suprapto, pihaknya akan melakukan upaya preventif, dan akan melakukan perundingan dengan para PKL yang menempati lahan tersebut. "Namun bila upaya tersebut gagal, kami tetap akan melakukan upaya hukum, karena sebelumnya kontrak para PKL sudah tidak diperpanjang," jelasnya.
PT KAI berencana membongkar lahan yang selama ini ditempati 56 PKL untuk dibangun ruko oleh pihak ketiga (PT Surya Bangun Persada Indah). Rencananya, pembongkaran bangunan akan dilakukan 7 Maret ini. (bdh/bdh)
