DPRD akan Membuat Perda Sanksi Demi Tingkatkan Serapan Anggaran

Surabaya - Rendahnya serapan anggaran beberapa SKPD membuat DPRD Surabaya berencana membuat perda pemberian sanksi dan tidak lagi memakai jasa kontraktor. Sebab pengerjaan proyek pemkot berlarut dan berimbas minimnya serapan anggaran.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Syaifudin Zuhri mengungkapkan rendahnya serapan berawal dari proses menuju yang dimulai dari perencanaan.

"Kami ingin mengetahui hasil proses lelang di awal tahun 2016 agar kami memiliki keyakinan jika hasil kinerja bidang perencanaan benar benar matang," kata Syaifudin Zuhri kepada wartawan usai rapat dengan pendapat dengan Dinas PU Bina Marga dan Pematusan di DPRD Kota Surabaya, Senin (22/2/2016).

Pihaknya juga ingin mengetahui penyebab dan siapa yang menjadi kendala pelaksanaan proyek yang berakibat terhadap kualitas dan rendahnya tingkat penyerapan. Ipuk sapaan akrab Syaifudin Zuhri ini juga meminta kepada SKPD terkait tidak menyalahkan kontraktor saat serapan anggaran rendah.

Selain itu, Ipuk yang menjabat sekretaris PDIP Surabaya juga meminta pada bidang perencanaan dan Unit Layanan Pengadaan (ULP_ agar tidak melakukan lelang proyek yang proses pengerjaannya tidak mungkin dikerjakan saat musim hujan.

"Harusnya kan sudah tahu kalau akhir tahun dan awal tahun terjadi hujan. Kalau proyek saluran, box culvert dikerjakan saat musim seperti saat ini ya jelas molor," tegas dia.

Untuk pemberian sanksi kepada kontraktor, Ipuk meminta kepada ULP tidak hanya menyoroti bdan hukum perusahaan yang digunakan saat ikut lelang, tapi juga secara personal.

"Karena bisa saja peserta lelang itu mempunyai beberapa badan hukum atau bendera serta ULP harus membuat catatan khusus terhadap personil (pelaku) yang sebenarnya, karena dengan demikian pelaksanaan proyek fisik bisa terlaksana sesuai rencana, baik waktu maupun kualitasnya," pungkas dia.

(ze/fat)