.webp)
"Kalau tidak ada kampanye gerakan anti plastik, kita akan kesulitan. Dengan cara ini akan lebih mudah dikendalikan, dan warga Surabaya akan mengerti," ujar Risma usai melakukan video conference dengan Menteri LHK, Siti Nurbaya di Taman Bungkul, Jalan Raya Darmo, Surabaya, Minggu (21/2/2016).
Yang berat, ungkap Risma, melakukan kampanye anti plastik pada PKL yang banyak menggunakan plastik sebagai bungkus. Wali kota yang kembali terpilih tetap mengajak warga Surabaya keseluruhan untuk membiasakan kantung atau tas sendiri saat belanja.
"Minimarket dan supermarket pasti meminta landasan hukum karena biasanya warga tidak terima, kalau tidak ada landasan hukumnya, akan ada protes," ujar dia.
Wali kota perempuan pertama dalam sejarah pemerintahan Kota Surabaya ini juga berharap segera ada landasan hukum dari pusat, karena berkaitan dengan pungutan dari masyarakat.
Risma menilai besaran pembayaran minimal Rp 200 pada masyarakat yang meminta tas plastik saat belanja bukan masalah angka melainkan efek jera pada masyarakat. "Sebetulnya ini bukan murah atau mahal, tapi ini untuk melatih disiplin masyarakat," tegas Risma.
Bagaimana dengan kebijakan bayar Rp 200 akan dialokasikan kemana? Risma menjawab akan segera mencari cara bagaiman pengolahan uang bayar tas plastik.
"Kalau kembali ke masyarakat, cara reimbursmen bagaimana, karena itu membayarnyakan ke supermarket, kemudian supermarket mencetak lagi. Kecuali supermarket tidak ngasih layanan lagi, tapi kan supermarket tidak mungkin seperti itu," pungkas Risma.
Halaman 2 dari 1
