.webp)
Penyaluran fasilitas pembiayaan dari APBD Provinsi Jatim Tahun 2016, yang terintegrasi kepada perbankan guna meningkatkan taraf hidup rakyat Jawa Timur.
Hal itu diimplementasikan melalui penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman (loan agreement) antara Pemprov Jatim dengan PT Bank Jatim Tbk, di kantor pusat Bank Jatim, Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Kamis (18/2/2016), yang disaksikan Mendagri Tjahjo Kumolo.
"Adanya penandatangan loan agreement ini, dana yang berasal dari APBD Jatim Tahun 2016 sebesar Rp 400 milliar," kata Gubernur Jatim Soekarwo.
"Ini akan disalurkan melalui skema linkage progam dengan BPR milik Pemprov dan BPR milik pemerintah kabupaten/pemerintah kota, serta melalui unit mikro dan unit usaha syariah Bank Jatim," tambah gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo.
Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Jatim Tbk Soeroso mengatakan, tujuan kerjasama ini untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha industri primer. "Serta menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur," katanya.
Loan agreement dari APBD Jatim sebesar Rp 400 milliar ini siap disalurkan melalui sistem linkage program dengan BPR milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta unit usaha mikor dan unit usaha syariah Bank Jatim.
"Pemberian pinjamannya (plafon kredit) kepada usaha industri primer maksimal sebesar Rp 20 juta dengan suku bunga 9 persen, efektif dalam jangka 2 tahun," terangnya sambil menambahkan, usaha industri primer memiliki bebera[a kriteria seperti usaha ekonomi masyarakat atau kelompok yang melakukan olahan pertama dari hasil produksi pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, kehutanan, peternakan dan pertambangan.
Program Loan Agreement antara Pemprov Jatim dengan Bank Jatim mendapatkan sambutan positif dari Mendagri Tajhjo Kumolo. Bahkan menteri dari politisi PDIP ini meminta daerah lain dapat mencontoh Jawa Timur.
"Banyak terobosan yang dilakukan seperti hari ini, yakni dengan memberikan kredit dengan bunga rendah kepada koperasi dan kelompok masyarakat," ujar Tjahjo.
"Sehingga pertumbuhan harus bisa berkembang dengan baik. Kemudian, harus dikembangkan konektivitas dan sinergi antara provinsi, kota dan kabupaten, sehingga keuntungan yang didapat oleh Jawa Timur bisa dibagi dengan daerah lain," tandasnya. (roi/fat)
