Pemprov Ngebet Ingin Dana Silpa dan Cadangan Pilgub untuk Bank Jatim

Rois Jajeli - detikNews
Rabu, 17 Feb 2016 00:18 WIB
Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengakui menginginkan dana Silpa senilai Rp 900 miliar dan dana cadangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) senilai Rp 400 miliar, untuk dipinjamkan ke Bank Jatim dan dikreditkan ke usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Dana yang digelontorkan ke Bank Jatim sebesar Rp 1,7 triliun. Dana tersebut terdiri dari Rp 400 miliar yang sudah dianggarkan di APBD Tahun 216. Sedangkan sisanya berasal dari dana Silpa sebesar Rp 900 miliar dan Rp 400 miliar dari dana cadangan Pilgub.

"Sebenarnya yang Rp 400 miliar sudah dianggarkan dan segera diluncurkan pada 18 Februari ini," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim Budi Setiawan, Selasa (16/2/2016).

Budi menerangkan, di Jawa Timur ada sekitar 6,8 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM). Katanya, Gubernur Jatim melihat dana Rp 400 miliar masih kurang untuk memberikan kredit dengan bunga rendah bagi UMKM. Sehingga melirik dana cadangan pilgub Rp 400 miliar dan Silpa Rp 900 miliar, yang bisa dipinjam untuk memberikan kredit murah.

"Pak gubernur melihat ini masih kurang dan kita melihat masih punya potensi. Potensi itu ada namanya dana cadangan dan dana Silpa," terangnya.

Dengan adanya dana pinjaman dan bunga murah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM, terutama menghadapi masyarakat ekonomi Asean (MEA).

"Pemerintah provinsi ingin membantu UMKM dengan bunga yang murah. Akhirnya disetujui dewan sebesar Rp 400 miliar. Tapi ini masih kurang, karena ada 6,8 juta UMKM di Jawa Timur," ujarnya.

Ia mengakui, ada aturan yang melarang dana Silpa dan cadangan pilgub dipinjamkan. Namun, dana silpa dan cadangan pilgub itu dinilai pemprov bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda perekonomian UMKM serta mengurangi pengangguran.

Bahkan, gubernur kata Budi, sudah berkirim surat ke Wakil Presiden Jusuf Kalla, agar ada perubahan aturan atau diskresi, yang memperbolehkan dana tersebut dipinjamkan untuk usaha mikro kecil menengah.

"Aturan-aturan saat ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Kita minta izin ada diskresi kebijakan, karena turan ini dibuat oleh pusat," tuturnya.

Ia menambahkan, Komisi C DPRD Jatim yang didampingi dari para kabid di BPKAD Jatim juga pergi ke Jakarta untuk menanyakan dan mencari solusi tentang rencana peminjaman dana dari Silpa dan cadangan pilgub.

"Teman-teman di dewan juga ke Jakarta untuk minta fatwa ke Kemendagri dan OJK. Boleh nggak dan aturannya seperti apa. Kalau diperbolehkan, itu bagus dan uangnya juga tidak hilang," terangnya.

"kalau diperbolehkan, pak gubernur berharap pemerintah kabupaten dan kota bisa menirunya,  memberikan suntikan ke UMKM antara Rp 50 sampai Rp 100 juta. Kalau semua daerah mengeluarkan, bisa mencapai Rp 3 triliun lebih," tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, terkait dana silpa, katanya masih dibicarakan. Namun, yang Rp 400 milliar sudah dianggarkan di APBD Tahun 2016.

"Yang Rp 400 miliar sudah dianggarkan di APBD. Nanti buat surat untuk yang dana cadangan Rp 400 miliar. Baru kemudian pada Silpa," katanya.

"Silpa itu nanti dibicarakan seperti apa. Riilnya seperti apa. Cashflownya seperti apa. Kalau penerimaan pajaknya dari dinas pendapatan menurun, tidak bisa cashflownya, itu bisa menjadi bahaya jika diambil," jelas gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo. (roi/bdh)