DetikNews
Selasa 16 Februari 2016, 13:50 WIB

Bank Jatim Disorot Soal Rencana Gunakan Silpa dan Dana Cadangan Pilgub

Rois Jajeli - detikNews
Surabaya - Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) akan menggunakan dana silpa dan dana cadangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur. Rencana tambahan pendanaan atau pembiayaan pemberian pinjaman kepada Bank Jatim senilai sekitar Rp 1,7 triliun untuk keperluan pendanaan bagi UMKM itu, dikritisi anggota Komisi C DPRD Jatim Sri Untari.

"Kami jelas-jelas menolaknya. Tidak ada dalilnya menggunakan silpa dan dana cadangan untuk keperluan tambahan pendanaan," kata Sri Untari, politisi dari PDIP, Selasa (16/2/2016).

Dari informasi yang dihimpun, Gubernur Jatim Soekarwo melayangkan surat ke pimpinan DPRD Jatim tertanggal 29 Januari 2016. Surat bernomor 900/603/213.2/2016 menerangkan tentang Persetujuan terkait tambahan pendanaan atau pembiayaan pemberian pinjaman kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Tbk (Bank Jatim).

Tambahan pinjaman untuk Bank Jatim itu diambilkan dari silpa dan dana cadangan Pilgub Jatim. Dalam surat tersebut juga dijelaskan alasan pengajuan dana yang dianggarkan dari APBD 2016, untuk peningkatan usaha industri primer di Jatim, gunan pembiayaan modal kerja dan investasi bagi usaha mikro kecil (UMKM) di Jawa Timur.

Untuk menindaklanjuti pengajuan pinjaman dana cadangan pilgub dan silpa untuk Bank Jatim yang digunakan kredit bagi UMKM, jajaran direksi bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Budi Setiawan menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Jatim.

Beberapa anggota komisi C lainnya enggan berkomentar terkait pengajuan dana pinjaman yang digunakan Bank Jatim untuk kredit UMKM. Namun, Sri Untari salah satu anggota Komisi C, getol menolak rencana tersebut.

"Sesuai aturan, dana silpa tidak bisa dipinjamkan untuk kebutuhan lainnya," ujarnya.

Untari yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim ini mengatakan, apabila direksi Bank Jatim ingin permintaan penambahan dana pinjaman dari silpa dan dana cadangan pilgub itu diloloskan, dirinya menyarankan untuk konsultasi terlebih dahulu ke BPK atau KPK.

Pasalnya, Untari tidak ingin timbul masalah dikemudian hari. Kaarena Silpa hanya bisa digunakan untuk keperluan Surat Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negaa (SPN) atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

"Saya menyarankan untuk konsultasi terlebih dahulu ke BPK RI atau KPK. Jangan sampai ini berdampak hukum di kemudian hari," tandasnya.
(roi/bdh)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed