Tim ITS akan Kaji Apakah Lapindo Bisa Melakukan Pengeboran atau Tidak

Surabaya - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) akan mengkaji lokasi pengeboran sumur baru Lapindo Brantas Inc selama tiga bulan. Tim yang dibawahi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur dan dipimpin oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS, Prof Dr Adi Soeprijanto MT, ini akan mulai bekerja mulai Februari 2016 ini.

Dr Ir Amien Widodo MS, Ketua Pusat Studi Kebumian, Bencana, dan Perubahan Iklim (PSKBPI) ITS menuturkan, jika penelitian kali ini melibatkan lebih dari 40 peneliti asal ITS yang terbagi dalam empat tim.

"Kami akan terjun langsung ke lapangan untuk mengkaji secara teknis dan persepsi sosial masyarakat di sekitar lokasi pengeboran," terang Amien dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (11/2/2016).

Amien menambahkan, sebagian besar peneliti akan berfokus pada pengukuran persepsi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pengeboran tersebut.

"Tiga tim lainnya adalah tim geomatika untuk mengukur kondisi penurunan tanah, tim geofisika untuk melihat retakan di bawah tanah, dan tim analisis risiko," jelas dosen Teknik Geofisika ITS ini.

Nantinya, hasil penelitian yang berupa mitigasi akan memunculkan analisis risiko, sehingga bisa diketahui tingkat ancaman di daerah tersebut. "Jika risikonya tinggi, kita cari cara untuk menurunkannya. Kalau memang sudah tidak bisa diatasi, pengeboran tidak bisa dilakukan di sana," tegasnya.

Diakui Amien, timnya sudah siap untuk segera mendatangi lokasi titik pengeboran. "Saat ini kami sedang proses menyiapkan alat dan tinggal menunggu perintah dari Gubernur Jawa Timur," ujarnya.

Amien mengungkapkan bahwa penelitian ini sangat penting bagi keberlangsungan pengeboran sumur baru Lapindo ke depan."Gubernur butuh data pendukung untuk bisa melanjutkan aktivitas tersebut," tutur pakar Geologi ini.

Pengeboran sumur baru Lapindo Brantas Inc saat ini telah menuai protes dari
masyarakat sekitar, yang menyebabkan aktivitas tersebut sementara dihentikan. Trauma akan terulangnya tragedi semburan lumpur yang terjadi pada 2006 silam menjadi alasannya.

Dalam hal ini, Amien Widodo secara tegas menyatakan bahwa pengeboran yang akan dilakukan di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo tersebut memiliki risiko yang tinggi jika tidak diteliti kembali terlebih dahulu.

Amien tahu betul bagaimana kondisi lokasi pengeboran yang letaknya hanya 2,5  di sebelah utara dari pusat semburan gas dan lumpur Porong tersebut. Pasalnya, pria asli Jogjakarta ini pernah terlibat dalam tim bentukan Gubernur Jawa Timur untuk meneliti tanggul bagian luar secara intensif pada 2008 dan 2010.

"Pada tahun 2008, terjadi penurunan tanah yang menyebabkan tanah retak, keluar gas, dan rumah penduduk rusak. Tanah yang terpengaruh oleh peristiwa tersebut sekitar 500 meter dari pusat semburan," terang Amien.
Ditambahkannya bahwa kondisi gas yang amat pekat turut mengganggu kesehatan warga sekitar. Dampaknya, tak kurang dari sembilan Rukun Tetangga (RT) di wilayah tersebut perlu diungsikan.

Dua tahun kemudian, Amien dan tim kembali memeriksa kondisi di lokasi yang sama. "Kali ini, tanggul bagian tengah ambles sehingga menutup pusat semburan dan arah semburan semakin melebar. Tanah yang terpengaruhi pun bertambah menjadi dua kilometer dari pusat semburan," urainya.

Alhasil, 60 RT kembali harus dipindahkan karena mengalami kerusakan yang parah. Karena itu, Amien mengaku setuju jika aktivitas pengeboran dihentikan untuk sementara waktu.

"Kami belum tahu bagaimana perkembangan selanjutnya, apakah semburan sudah berhenti atau justru semakin melebar," ujarnya. (iwd/fat)