Izin PT BSI untuk Eksploitasi Tambang Emas Tumpang Pitu Belum Lengkap

Izin PT BSI untuk Eksploitasi Tambang Emas Tumpang Pitu Belum Lengkap

Rois Jajeli - detikNews
Rabu, 27 Jan 2016 23:17 WIB
Izin PT BSI untuk Eksploitasi Tambang Emas Tumpang Pitu Belum Lengkap
Pansus DPRD Jatim Sidak ke Tambang Emas/File Foto: Ardian Fanani/detikcom
Surabaya - Pansus Pertambangan DPRD Jawa Timur mendesak perusahaan tambang PT Bumi Suksesindo (BSI) menyelesaikan seluruh perizinannya sebelum melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang emas di Tumpang Pitu, Kabupaten Banyuwangi.

"Sebelum memulai eksploitasi, semua perizinan harus selesai semua," ujar anggota Pansus Pertambangan DPRD Provinsi Jawa Timur Thoriqul Haq, Rabu (27/1/2016).

Thoriqul mengatakan, saat ini PT BSI belum melakukan eksploitasi, karena perizinannya belum lengkap. Saat ini, PT BSI baru melakukan pembangunan infrastruktur hingga perkantoran.

Meski demikian, pansus mengingatkan lagi, agar PT BSI benar-benar patuh dalam menyelesaikan perizinannya sebelum melakukan penggalian tambang emas di Banyuwangi.

"Harus dipastikan dan dituntaskan semua perizinanannya sebelum melakukan penggalian tambang," tutur politisi dari PKB ini.

Thoriqul Haq yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim mengatakan, pansus sudah memanggil manajemen PT BSI ke DPRD Jatim di Jalan Indrapura, Surabaya. Dalam hearing Rabu siang tadi bersama perwakilan warga, pansus berharap, pertambangan di Jatim jangan sampai menimbulkan dampak sosial, seperti kasus terbunuhnya Salim Kancil, di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

"Terkait masalah sosial, kita mendesak PT BSI mendahulukan kepentingan masyarakat dan kemakmuran untuk masyarakat sekitarnya. Seperti pembangunan infrastruktur di desa hingga pemberian modal usaha bagi warga," tuturnya sambil menambahkan, tidak hanya masyarakat di sekitar pertambangan. Tapi juga masyarakat yang mengerjakan lahan pengganti di wilayah Kabupaten Bondowoso yang mencapai ratusan hektar.

"Sampai sekarang masih ada persoalan mengenai kompensasi untu warga yang menggarap lahan pengganti di Bondowoso," katanya.

"Pertambangan itu banyak dinamikanya dan tidak sederhana. Penanganannya perlu koordinasi dan kebijakan-kebijakan yang melibatkan lintas institusi," tandasnya. (bdh/bdh)
Berita Terkait