Komisi VII DPR RI Tolak Pengeboran Kembali PT Lapindo Brantas Inc

Sidoarjo - Komisi VII DPR RI menolak dengan tegas pengeboran kembali PT Lapindo Brantas Inc di Desa Banjar Asri Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. Sebab selain trauma, warga juga menentang langkah perusahaan tersebut.

"Saya sebagai wakil rakyat dari Sidoarjo menyatakan dengan tegas kami menolak pengeboran sumur gas milik PT Lapindo, kami tidak hanya menolak atau di evaluasi tapi kegiatan itu di batalkan," kata M. Syaikhul Islam Ali Wakil Ketua Komisi VII DPR RI di Pendopo Delta Wibawa Sidoarjo, Jumat (22/1/2015).

Kalau pun harus melakukan pengeboran, jelas dia, dilakukan di daerah lain yang lebih aman.

"Saya kira kalau PT Lapindo mau mengebor silahkan kita dukung penuh, tapi jangan areal di wilayah sekitar semburan lumpur. Karena warga sekitar semburan lumpur itu sudah traumatis," tegasnya.

Syaikhul menjelaskan, kondisi masyarakat saat ini harus diperhatikan. Mereka masih traumatis. Jangan dilihat dari jarak semburan lumpur atau teknis pengeboran itu aman, perlu diperhatikan masyarakatnya," jelasnya.

Rombongan Komisi VII DPR RI pun melihat dari dekat lokasi titik sumur gas. Rombongan ini juga disambut puluhan warga yang menolak pengeboran. Warga yang kebanyakan diikuti ibu-ibu membentangkan spanduk bertuliskan: "Warga Banjar Asri Dengan Tegas Menolak Pengeboran oleh PT Lapindo","Tolong Pak Jokowi Kami Tak Berdaya, Dengarkan Suara Hati Kami," dan lain-lain. Polisi juga terlihat berjaga

"Saya warga Desa Kedung Banteng asli, tetap menolak pengeboran sumur gas milik PT Lapindo. Saya takut kalau keluar semburan lumpur seperti di Porong," Kata Fatimah (50) di lokasi sumur TA I di Tanggulangin Sidoarjo.

Sementara di lokasi yang sama, Presiden Communication PT Lapindo Brantas Inc Hesty Ariwulan menjelaskan, terkait dengan pengeboran ini oleh SKK Migas sudah dinyatakan kondisinya aman.

"Tetapi kami tetap menghormati apa yang sudah disampaikan oleh DPR RI Komisi VII saya kira perlu melakukan dialog. Saya kira, kita tidak bisa serta merta menyelesaikan sesaat, ini untuk kepentingan bersama. Saya yakin Komisi VII secara bijak sana nanti akan tetap berdialog dengan SKK Migas, Lapindo, dan pemerintah provinsi dan kabupaten," pungkasnya. (fat/fat)