.webp)
"Penganut Ahmad Musaddeq ini dalam mencari dana ada modus penipuan berkedok aksi sosial. Mereka mengadakan kegiatan sosial, tapi sebenarnya kamuflase. Kesenjangan sosial di masyarakat dimanfaatkan oleh mereka," kata Mas'ud kepada wartawan, Rabu (13/1/2016).
Mas'ud menjelaskan, pada dasarnya ajaran Gafatar bertentangan dengan ideologi Pancasila yang selama ini dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Untuk itu dia mendesak agar pemerintah pusat dan aparat keamanan segera membubarkan Gafatar di seluruh Indonesia.
"Ujungnya (Gafatar) mengarah ke NII (Negara Islam Indonesia). Gerakan apa saja yang bertentangan dengan Pancasila kalau bisa dibubarkan, karena kita punya tekat pancasila merupakan ideologi nasional dan itu harga mati," tandasnya.
Dalam pergerakannya, lanjut Mas'ud, Gafatar bersifat ideologis. Yakni menyebarkan faham yang salah satunya mengimani nabi palsu Ahmad Musaddeq. Oleh sebab itu, Mas'ud berjanji bakal menangkal serang ideologis yang dilakukan Gafatar dengan bantuan para ulama.
"Ideologi harus dilawan dengan ideologi. Namun, masalah yang berkaitan dengan hukumnya harus dijalankan. Karena ini menyangkut keamanan negara, maka TNI harus pro aktif," cetusnya.
Di samping itu, Mas'ud mengimbau agar masyarakat selalu waspada dan tak mudah terdoktrin oleh faham baru. Khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak SMA agar selalu mengawasi perubahan perilaku dan kegiatan anak di luar kegiatan sekolah.
"Saya imbau RT dan Kelurahan jika ada warganya yang menghilang agar segera melapor ke polisi," pungkasnya.
DPK Gafatar yang bermarkas di Desa Kenanten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto ditutup paksa oleh polisi pada September 2014 lantaran tak berizin. Meski sudah vakum, ternyata penganut aliran nabi palsu Ahmad Musaddeq itu masih ada di Mojokerto. Terbukti beberapa keluarga menghilang diduga bergabung dengan Gafatar di Kalimantan. (fat/fat)
