.webp)
Dalam rapat di ruang Komisi A DPRD Surabaya, dewan berharap Pemerintah Kota Surabaya mencari solusi lain, selain menunggu anggaran APBN untuk pembangunan 11 rusun yang dijanjikan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
"Saya harap di awal tahun ini ada tindakan dari pemerintah kota untuk mendorong KemenPU dan Perumahan Rakyat," kata Ketua Komisi A, Herlina Harsono Njoto dalam rapat di ruang Komisi A DPRD Surabaya, Kamis (7/1/2016).
Sementara Wakil Ketua Komisi A, Adi Sutarwijono juga berharap kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih bisa lebih intens melakukan koordinasi ke Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.
"Kalau hanya mengandalkan APBN, kami kira sangat masif. Makanya, kita harap wali kota dan wakil wali kota lebih aktif lagi serta kemungkinan menggandeng pihak swasta untuk membangun rusun," imbuh Awi sapaan akrab Adi Sutarwijono.
Ia mencontohkan kasus keberhasilan Pemkot yang berhasil mendapatkan pembangunan underpass dari pihak swasta. "Kenapa tidak untuk pembangunan rusun dikerjakan swasta jika underpass saja bisa. Karena, kalau menunggu APBN terlalu lama sedangkan waiting list untuk rusun juga sudah 2 ribu lebih," lanjutnya.
Sementara Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya, Maria Theresia Eka Rahayu mengaku sangat mungkin pembangunan rusun menggunakan dana APBD Kota Surabaya. "Hitung-hitungan kasar untuk 1 twin blok biaya sekitar Rp 17 miliar dan kemungkinan ini akan kita koordinasikan dengan Bappeko," ujarnya.
Yayuk sapaan akrab Maria Theresia Eka Rahayu juga menegaskan jika 11 lahan rusun yang akan dibangun Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sudah siap untuk dibangun. "Terakhir informasi dari Kementerian pembangunan terkendala karena ada penggabungan departemen sehingga berdampak rencana pembangunan 11 rusun di Surabaya," tandas Yayuk.
(ze/fat)
