.webp)
"Kami menolak keputusan itu," kata Sekretaris Jendral DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Jatim Fauzi Mahendra kepada wartawan, Senin (14/12/2015).
Fauzi mengakui jika memang benar ada jamaah umrah yang terlantar setiap tahunnya. Tetapi yang menelantarkan jamaah tersebut adalah biro travel umrah yang abal-abal alias tidak berizin alias ilegal.
Biro travel umrah itu, kata Fauzi, menjual paket umrah dengan harga yang sangat tidak wajar alias terlalu murah. Sehingga bisa dipastikan jika penyelenggaraannya amburadul yang berujung pada penelantaran jamaah umrah. Padahal jika dijual dengan harga standar, maka tidak akan ada kejadian seperti itu.
"Pemerintah seharusnya melihat legalitas biro travel umrah yang menelantarkan jamaahnya itu. Benar tidak sudah berizin. Jangan hanya mendengar keluhan saja tetapi tidak melakukan investigasi," lanjut Fauzi.
Fauzi justru khawatir jika umrah dihandle pemerintah, maka kekacauan yang sama yang terjadi pada haji reguler bisa saja terjadi. Pelayanan katering atau pemondokan bisa saja kacau balau. "Sebaiknya pemerintah memperbaiki kualitas pelaksanaan haji reguler daripada menambah beban dengan mengurus umrah," ujar CEO Biro Travel Umrah Isbir ini.
Fauzi yakin pemerintah tidak akan bisa menghandle pelaksanaan umrah. Jika dihandle, kata Fauzi, maka akan timbul masalah baru di Saudi karena pemerintah Arab Saudi sudah menyerahkan penyelenggaraan umrah seperti visa, pemondokan, dan katering kepada muassasah. Muassasah inilah yang selama ini bekerjasama dengan biro taravel umrah dari seluruh dunia untuk pelaksanaan umrah.
"Muassasah ini tidak mau kerjasama dengan pemerintah karena bakalan ruwet. Bila ada permintaan atau kekurangan, suatu pemerintah pasti akan lama untuk memperbaikinya karena terbetur aturan birokrasi. Itu yang mereka tidak mau," terang Fauzi.
Fauzi setuju jika pemerintah cawe-cawe dalam penyelenggaraan umrah hanya sebatas pada visa, ticketing, provider, izin umrah, dan tanggal keberangkatan. Untuk lainnya, biarkan biro travel umrah yang menangani. Namun Fauzi ragu pemerintah akan mendengar masukan dari asosiasi penyelenggara umrah karena mereka sama sekali tak dilibatkan dalam keputusan pengambil alihan penyelenggaraan umrah ini.
"Kemenag sama sekali tak mengajak kami bicara bersama. Di Indonesia ada empat asosiasi penyelenggara umrah, kami akan duduk bersama membicarakan masalah ini," jelas Fauzi
Keputusan pemerintah mengambil alih penyelenggaraan umrah diaku Fauzi bakal berdampak pada hancurnya biro travel umrah. Yang secara otomatis akan menambah pengangguran. Satu biro travel umrah paling sedikit mempekerjakan 25 karyawan. Dan jika pemerintah ngotot pada keputusannya, maka asosiasi penyelenggara umrah akan melakukan aksi unjuk rasa.
"Kami akan datangi kemenag, kami akan demo," pungkas Isbir. (fat/iwd)
