.webp)
"Kegiatan ini diinisiasi Forpimda. Tujuannya agar pelaksanaan Pilkada di Situbondo ini bisa berjalan sesuai harapan. Dalam riwayatnya, setiap Pilkada Situbondo memang selalu ada dinamika, tapi tidak berlanjut jadi konflik berkepanjangan," kata Ketua KPU Situbondo, Joedo Fadjar Riawan.
Pengamatan detikcom menyebutkan, terdapat 5 kesepakatan damai yang dideklarasikan oleh paslon. Mulai dari kesiapan semua paslon melaksanakan pilkada yang jujur, adil dan demokratis, hingga kesiapan paslon bekerja sama dengan penyelenggara pemilu untuk tidak mengangkat isu-isu yang berbau SARA.
Selain itu, semua paslon juga sepakat bersama aparat kepolisian dan TNI, untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, aman dan damai. Serta mendukung sepenuhnya tidakan aparat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua paslon juga sepakat untuk siap dipilih dan tidak dipilih, serta menyikapi hasil Pilkada sesuai peraturan.
Teks deklarasi kesepakatan damai itu dibacakan langsung oleh semua paslon, dengan dipimpin Ketua Panwaslih Situbondo Agus Tjahyono Basuki. Beriktunya, deklarasi kesepakatan damai itu juga ditanda-tangani oleh semua paslon.
"Lewat deklarasi ini, kami ingin pelaksanaan Pilkada Situbondo berjalan fair, jujur, adil dan damai. Damai dalam arti sebenarnya, yakni memberikan pembelajaran politik yang baik kepada masyarakat Situbondo," tandas Pj Bupati Situbondo, H Zainal Muhtadien.
Selebihnya, Zainal menegaskan, seluruh PNS di Situbondo harus tetap netral. PNS Tidak boleh ikut mempengaruhi orang lain untuk mendukung paslon tertentu. Pihaknya bersama Panwaslih akan terus melalukan pemantauan terhadap kalangan PNS di Situbondo.
"Cinta paslon tertentu boleh, tapi harus dipendam. Tidak boleh ikut mempengaruhi orang lain. Bagi PNS yang tidak netral, tentu saja akan ada sanksinya. Mulai yang paling ringan, hingga yang terberat yakni pemecatan," tegas Zainal Muhtadien. (fat/fat)
