DPW PKB Jatim Kirim Surat Pemecatan dan PAW Indra Iskandar

Surabaya - Indra Iskandar, anggota Komisi I DPRD Kota Pasuruan yang terlibat kasus narkoba bersama dua wanita penghibur di Somerset Surabaya dipastikan dipecat.

Pemecatan tidak hanya dari posisinya sebagai anggota DPRD Kota Pasuruan saja, tapi juga dipecat dari keanggotaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Surat keputusan Penetapan pemberhentian Indra Iskandar dari keanggotaan PKB yang yang dikeluarkan DPW PKB Jawa Timur dengan nomor 4932/DPW-03/IV/A.1/XI/2015 tertanggal 19 November 2015. SK pemecatan yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPW PKB Jatim  sudah dikirimkan ke DPC PKB Kota Pasuruan siang ini.

(Baca Juga: Pakai Sabu, Anggota DPRD Pasuruan dan 2 Wanita Diamankan di Sebuah Hotel)

Sedangkan surat yang kedua yakni, instruksi ke DPC PKB Kota Pasuruan untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) Indra Iskandar dari keanggotaan DPRD Kota Pasuruan dengan nomor surat 4933/DPW-03/IV/A.1/XI/2015.

"Sudah kita pecat. Surat terkait pemecatan dan PAW sudah dikirimkan siang ini ke DPC (PKB Kota Pasuruan)," kata Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar, Jumat (20/11/2015).

Ia menerangkan, ketika mendapatkan kabar tersebut, Halim memerintahkan Thoriqul Haq untuk mengkonfirmasi langsung ke kepolisian. Setelah terbukti informasi itu benar dan tersangka adalah anggota DPRD Kota Pasuruan dari Fraksi PKB, Halim langsung memutuskan untuk memecatnya.

"Setelah dikonfirmasi ke kepolisian dan betul karena kasus narkoba, sudah tidak usah memperpanjang, tidak perlu merpanjang, tidak perlu menunggu hasi persidangan . Keputusan politik kita putuskan dipecat dan di-PAW," tegasnya.

Pria yang biasa disapa Gus Halim ini menegaskan, anggota dewan sudah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) beberapa minggu lalu, untuk memberantas peredaran narkoba. Kasus Indra Iskandar selain mencoreng nama dewan, juga merusak nama baik PKB sebagai partai 'Islam'.

"Keputusan (pemecatan dan PAW) ini inisiatif dari DPW. DPP sudah kita lapori dan sepakat dengan langkah cepat, dan legalitas dari DPP menyusul," terangnya.

Halim mengingatkan, siapa saja yang terlibat narkoba, sanksinya adalah pemecatan. "Siapa saja yang terlibat narkoba kita sikat," tandasnya. (roi/bdh)