.webp)
Asisten IV Sekkota Surabaya Bidang Kesejahteraan Rakyat Eko Haryanto mengungkapkan teknis penggunaan aplikasi Simprolamas adalah SKPD-SKPD yang memiliki program intervensi masyarakat mengupload laporan secara online.
Dengan banyaknya program yang tersebar di sejumlah SKPD, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menghimpun data penerima program secara keseluruhan. Oleh karenanya, SKPD-SKPD pelaksana program wajib melaporkan pelaksanaan program dalam Simprolamas.
"Sehingga intervensi Pemerintah Kota Surabaya selama ini dengan keluarga kurang mampu dan terlantar bisa diketahui secara transparan serta intervensi pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pelatihan keterampilan dan bursa kerja terus dilakukan," kata Eko, Jumat (13/11/2015).
Aplikasi Simprolamas, kata Eko, masih dalam tahap penyempurnaan sekaligus uji coba hingga akhir tahun. "Targetnya, per Januari 2016, Simprolamas sudah efektif berjalan sepenuhnya," ungkap dia.
Mantan Kepala Dinas Sosial Surabaya ini menambahkan, untuk golongan terlantar Pemkot juga mempunyai program tersendiri. Yakni perlindungan sosial berupa permakanan tambahan diberikan bagi para lansia, anak yatim dan anak penyandang difabel yang miskin dan terlantar. Adapun yang tergolong terlantar adalah mereka yang sudah tidak ada yang merawat atau pun tidak mempunyai sanak keluarga.
"Nantinya di sistem itu akan terlihat secara detail data penerima program intervensi dari Pemkot by name," terangnya.
Sementara Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Surabaya Imam Siswandi menuturkan, pihaknya memang ditunjuk sebagai pengelola Simprolamas. Bagian Kesra akan mengolah data masukan dari SKPD-SKPD.
Dia menjelaskan sedikitnya 13 SKPD diberikan akses ke Simprolamas untuk mengupload data diantaranya Bapemas KB, Disnaker, Disperdagin, Dinkop UMKM, Dinkes, Dinsos, dan Dispendik. Selain itu ada pula Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Dispora, Distan serta kantor ketahanan pangan.
Kata Imam, Simprolamas nantinya akan sinergi dengan e-Gakin yang ada di Bapemas KB. Meski sekilas hampir sama, namun kata dia, terdapat perbedaan antara e-Gakin dan Simprolamas.
e-Gakin lebih kepada updating data warga miskin. Sedangkan Simprolamas tidak mempunyai kewenangan meng-upgrade atau men-downgrade status gakin. Namun, hasil analisa Simprolamas dapat dijadikan acuan sasaran penerima gakin selanjutnya.
Imam mengatakan, data gakin sangat dinamis. Ada yang dulunya miskin namun kini sudah tidak miskin karena ekonominya membaik. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu, selain menghimpun data dari SKPD, Simprolamas juga membandingkan data tersebut dengan hasil observasi di lapangan. (ze/fat)
