.webp)
Selain menuntut honor yang ditahan, mereka juga mendesak pihak Sekretariat Panwaskab segera mencairkan anggaran ATK.
"Honor PPL Rp 1 juta, honor Panwascam Rp 1,25 juta, ketua Panwascam Rp 1,5 juta," jelas perwakilan massa, Dharma Setiawan.
Menurut Dharma, untuk PPL, dua bulan honor yang belum diserahkan, yakni bulan Juli dan Agustus. Sedang hak Panwascam yang belum tersampaikan adalah honor untuk bulan Agustus saja. Jika ditotal, tunggakan honor Panwascam dan PPL di Kabupaten Banyuwangi, ini sekitar Rp 500 juta lebih.
Dengan tertahannya honor lanjut Dharma, dinilai bisa mempengaruhi hasil kinerja pengawasan. Karena untuk menjalankan tugas, sudah dipastikan seluruh anggota Panwascam dan PPL membutuhkan operasional.
Sedang terkait anggaran ATK yang juga belum di cairkan, tambah Darma, sangat menghambat kinerja administrasi. Dalam satu sisi, Panwascam dituntut selalu membuat laporan, namun kenyataanya anggaran juga tak di cairkan.
"Terus kita mau kerja gimana kalau kayak gini," ucapnya kesal.
Dihadapan puluhan perwakilan Panwascam dan PPL, Kepala Sekretariat Panwaskab Banyuwangi, M Prima K Jabara, menjelaskan bahwa terkendalanya pencairan honor adalah padatnya jadwal kegiatan serta adanya insiden kecelakaan yang menimpa bendahara. Namun demikian, dia mengaku bahwa idealnya honor memang diberikan setelah pekerjaan dilakukan.
"Jadwal kegiatan kami sangat padat dan bendahara kami kan baru kecelakaan, jadi honor jadi molor. Tapi besok sudah bisa kami cairkan," katanya. (bdh/bdh)
