.webp)
"Alhamdulillah Gubernur Jawa Timur, pemerintah provinsi Jawa Timur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Bapak Sukardo, memberi dukungan sepenuhnya terhadap aspirasi buruh," ujar Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur, Sunandar, saat menyampaikan hasil pertemuannya di atas mobil pengeras suara milik Polrestabes Surabaya, di halaman Gedung Negara Grahadi, Selasa (1/9/2015).
Ia menerangkan, ada 7 tuntutan buruh di Jawa Timur yang diakomodir Pemprov Jatim. Ke-7 tuntutan buruh tersebut yakni, turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok.
Kedua, bubarkan PHI. Ketiga, tolak upah murah. Keempat, perbaikan sistem jaminan sosial BPJS Kesehatan dan program pensiun BPJS Ketenagakerjaan manfaat 75 persen.
Kelima, pertegas K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di dalam perusahaan. Keenam, segera menggedok peraturan daera (perda) tentang Perlindungan tenaga kerja. Sedangkan ketujuh, menuntut kenaikan UMK Tahun 2016 sebesar 25 persen.
"Dari 7 aspirasi teman-teman buruh, sudah kita akomodir. Nanti aspirasinya kita sampaikan ke Presiden RI, Komisi IX, Kementerian tenaga kerja, BPJS nasional, yang tentu usulan perwakilan buruh Jawa Timur sebagai barometer nasional ditindaklanjuti surat dari bapak gubernur diteruskan ke pusat," kata Kadisnakertransduk Jatim Sukardo.
Buruh yang berada di Jalan Gubernur Suryo meminta 1 Januari 2016, Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja harus sudah digedok.
"Ini harus siap kata Pak Karwo, untuk menanggulangi MEA di Jawa Timur," kata Sunandar.
"Perda pelindungan tenaga kerja wajib mulai per 1 Januari, sudah direalisasi," terangnya.
Sebelum mengakhiri penyampaian hasil pertemuan di salah satu ruang komplek Grahadi, Sunandar meminta aksi hari ini ditutup dan diminta membubarkan diri dengan tertib.
"Aksi pemanasan ini kita tutup dan dikawal dengan konsisten. Bila tidak konsisten, Sapujagat akan bersilaturrahmi," tandasnya.
Setelah massa membubabarkan diri, arus lalu lintas Jalan Gubernur Suryo kembali lancar. (fat/fat)
