.webp)
"Kita diharapkan (serapan APBD) 40-45 persen. Kita sudah di atasnya sekitar 50,26 persen," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Jumat (28/8/2015).
Serapan APBD Jatim ini menempati urutan keempat terbesar. Sedangkan yang tertinggi yakni Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 51,1 persen. Sedangkan serapan APBD terendah yakni Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
"Kita sudah on the track," terangnya.
Gubernur yang biasa disapa Pakde Karwo ini menambahkan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk segera merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa.
"Kita (Pemprov Jatim) mendorong pemerintah kabupaten dan kota. Bahkan ada kabupaten yang sudah mencapai 46 persen," terangnya.
Bahkan, sebelum Presiden Jokowi mengeluarkan surat edaran ke pemerintah daerah untuk segera melakukan penyerapan anggaran, gubernur lebih dulu menerbitkan surat edaran ke pemerintah daerah kabupaten dan kota tentang serapan APBD.
"KIta sudah menyampaikan surat edaran sebelum ada surat edaran dari presiden. Justru kita lebih detail belanjanya terutama belanja barang dan jasa harus dipercepat prosesnya," tandasnya.
Sementara terkait lambannya serapan anggaran negara (APBN), gubernur menilai banyak hal kelembagaan pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran.
Agar serapan anggaran APBN cepat terserap, gubernur mengusulkan agar Bapenas difungsikan untuk membuat petunjuk teknis (kunis) dan petunjuk pelaksana (juklak) menjadi satu dikoordinir oleh Kepala Bapenas.
"Misalnya anggaran untuk departemen pendidikan. APBN sudah digedok tapi aturan teknisnya baru keluar lima bulan, sehingga dana pun juga baru keluar di bulan lima. Ini permasalahan teknis yang bisa dilakukan Bapenas, asal semua rancangan uangnya sudah digedok," jelasnya. (fat/fat)
