.webp)
"Model JATIMNOMICs ini sistem ekonomi khas Jawa Timur dan bisa untuk daerah lain," kata Soekarwo saat jumpa pers bersama Rektor Universitas Airlangga Prof Dr Moh Nasih, Ketua Senat Unair Amin di ruang Kahuripan lantai 3 KM Unair, Surabaya, Jumat (21/8/2015).
JATIMNOMICs adalah model Indonesia Incoporated yang mampu menghadapi perdagangan global maupun dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Indonesia Incoporated yaitu sebuah konsep multisinergi seluruh elemen bangsa dan negara untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional.
Katanya, wawasan tentang Indonesia Corporated sebenarnya tidak terlepas dari pengalaman pembangunan ekonomi di Jepang yang membentuk JAPAN Incoporated.
"Ide tentang pembentukan Indonesia Coporated sebenarnya sudah ada sejak lama yang kini sudah berkembang mengarah pada keniscayaan dari urgensi regionalisasi internal-antar pulau di Indonesia, dan eskternal-antar negara seperti dengan APEC 2015 kembali mengemuka seiring bergulirnya era perdagangan bebas," ujarnya.
"Ini lama tapi karena tantangan baru dengan MEA dengan perkembangan defisit neraca perdagangan ekspor impor, maka kami ingin membenahi tapi dengan dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yakni sistem ekeonomi kekeluargaan yang menekankan bahwa, potensial kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Serta Pasal 34 yang berkeadilan," paparnya.
Ciri-ciri aktivitas ekonomi utama pada JATIMNOMICs yakni, pertama, Peningkatan basis produksi UMKM dan Besar. Pembiayaan yang kompetitif. Pengembangan perdagangan atau pasar.
Tiga aktivitas ekonomi utama ini sebagai konstruksi JATIMNOMICs sebagai model Indonesia Incoporated, terdapat beberapa ciri yang tidak terpisahkan dari model yang dimaksud yaitu, pertama, terdapat pola keberlanjutan dan perubahan kinerja (Sustainability and change). Kedua, ouput bersifat untuk semua/Indonesia, tidak hanya untuk Jawa Timur. Ketiga, pada setiap aktivitas, tidak hanya sekedar memfungsikan kebijakan fiskal semata, namun lebih kepada peran mengkonstruksi peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi (by design).
Keempat, output berupa pertumbuhan tidak hanya sekedar mencapai percepatan, namun lebih kepada dampak di pengurangan kemiskinan, pengurangan disparitas serta pengurangan pengangguran dan peningkatan IPM (inclusive growth mindset). Kelima, pada setiap aspek selalu muncul inovasi kebijakan dan strategi, dan tidak sekedar (policy and strategy innovation).
Keenam, dalam membangun UMKM, lebih bersifat partisipatif. Ketujuh, peran pemerintah provinsi Jawa Timur dalam mengkonstruksikan strategi ketiga aspek kegiatan utama, baik produksi, pembiayaan maupun pasar, pemerintah daerah yang terdiri dari unsur kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan DPRD selalu dalam fase 'Kemitrasejajaran kritis konstruktif' termasuk dengan forum pimpinan daerah (Forpimda) dalam mengkonstruksi jaminan investasi terkait iklim perburuhan yang kondusif.
"Kesimpulan yang menarik, konsep ekonomi kerakyatan berdasarkan konstitusi Pancasila dan UUD 1945 pasal 33 dan 34 bisa berdampingan dengan liberalisasi. Tidak harus bertempur, anti pasar bebas," katanya.
Soekarwo menerangkan, saat ini sudah dibentuk Kantor Perwakilan Perdagangan di 26 provinsi dan ada 6 kota di 5 negara yakni Jepang, Korea, China (Beijing dan Shanghai), Brusel, Swiss.
"Pemerintah tidak tinggal diam yang (usaha) kecil kalah. Tapi insentif didorong sehingga mampu kuat bertarung dengan yang besar. JATIMNOMICs tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi juga bisa untuk Indonesia," tandasnya. (roi/bdh)
