Tercatat ada sebanyak 19 desa tersebar di tiga kecamatan Kota Batu dengan jumlah penduduk lebih dari 200 ribu jiwa.
"Kami sepakat menolak anggaran dana desa mandiri, karena menurut kami ADD sudah cukup," ujar Walikota Batu Eddy Rumpoko kepada detikcom, Kamis (20/8/2015).
Menurut dia, anggaran Desa Mandiri akan lebih tepat bila difokuskan kepada daerah-daerah tertinggal. "Perkembangan Kota Batu menjadi kota tujuan wisata sudah bisa mengangkat perekonomian dan pembangunan di desa-desa. Apalagi kita sudah meluncurkan desa wisata yang mana menunjukkan berdikari desa tersebut dalam menjawab tantangan pembangunan," tutur dia.
Dijelaskan, Kota Batu selain menjadi daerah tujuan wisata juga sedang menggalakkan sebagai daerah produsen pertanian organik. Komoditi yang dihasilkan bakal mampu mengangkat pendapatan petani, mayoritas mata pencaharian masyarakat Kota Batu.
"Go Organic sedang kami jalankan. Ke depan Kota Wisata Batu akan menjadi produsen pertanian organik," jelasnya.
Ditambahkan, Gerakan Desa Mandiri sangat tepat apabila diprioritaskan bagi desai-desa yang membutuhkan. Pemerintah harus jeli dan selektif dalam memilih dana mengucurkan anggaran dana tersebut.
"Kami kira desa terpencil dan tertinggal akan lebih membutuhkan," sahut politisi dari PDI Perjuangan ini.
Saat ini Pemkot Batu tengah menyiapkan pencairan ADD bagi 19 desa yang berada di wilayahnya. Pengucuran ADD sempat molor ketika pembahasan Ranperda Pemerintah Desa sebagai payung hukum dalam penyerapan anggaran tersebut.
Pada tahun ini, Pemkot Batu sudah menyiapkan dana Rp16 miliar untuk bantuan ADD. Desa Sidomulyo menerima bantuan terkecil Rp450 juta. Kemudian Desa Giripurno menerima bantuan ADD Rp750 juta.
Besar kecilnya bantuan ADD tergantung luas wilayah, jumlah kemiskinan, jumlah penduduk, dan unit usaha masyarakat di desa. (fat/fat)











































