AWAS Desak Pemerintah Keluarkan Perppu Terkait Pilkada Ditunda

Surabaya - Aliansi Warga Surabaya (AWAS) mendesak pemerintah segera menerbitkan Perppu mengatasi munculnya calon tunggal di Pilkada Surabaya. Dengan membuat mimbar bebas, AWAS sambil membawa poster di kawasan Demak, Selasa (4/8/2015).

Beberapa poster yang dibawa diantaranya, 'Tolak Begal Politik', 'Warga Surabaya Minta Pilwali Bulan Desember' dan 'Pemerintah Harus Terbitkan Perppu'.

Ketua AWAS, Sjukur Amaludin menegaskan pihaknya akan deklarasikan Tolak Begal Politik dan Pasangan Pecundang yang tiba-tiba menghilang saat pelaksanaan pendaftaran di KPU Kota Surabaya.

"Baru kali ini proses demokrasi disuguhkan dagelan politik," kata Sjukur.

Mantan anggota DPRD Surabaya ini menyerukan pelaksanaan Pilwali tidak diundur. Mundurnya Pilwali, kata dia merugikan seluruh warga Surabaya. Penggunaan APBD dan pelaksanaan sistem pemerintahan tidak bisa terlaksana, jika Pemimpin Surabaya digantikan oleh Pjs.

"Siapa yang bisa menjamin itu bisa membuat Surabaya lebih baik," ujarnya.

Dengan adanya pelaksanaan Pilwali tepat waktu, lanjut dia, setidaknya perjalanan program pembangunan terlaksana dengan baik. Selain itu, penetapan Walikota-Wakil Walikota definitif setidaknya mampu membuat kebijakan strategis terhadap arah kota.

"Kalau kondisi seperti ini kan sama saja upaya membegal secara politik. Warga Surabaya akhirnya disuguhi pemandangan demokrasi ala pecundang," pungkas Sjukur. (fat/fat)