detikNews
Selasa 07 Juli 2015, 11:28 WIB

Puluhan Buruh Demo Disnaker Tolak PP JHT

Enggran Eko Budianto - detikNews
Puluhan Buruh Demo Disnaker Tolak PP JHT Foto: Enggran Eko Budianto
Jombang - Keberadaan PP nomor 46/2015 tentang JHT yang dinilai tak memihak nasib buruh akhirnya memantik aksi unjuk rasa. Puluhan buruh yang tergabung dalam gabungan serikat buruh independen (GSBI) Jombang menggelar aksi di depan kantor disnaker setempat. Mereka menolak berlakunya PP tersebut.

Aksi unjuk rasa kali ini berlangsung damai. Sejak pukul 09.00 Wib, puluhan buruh menggelar orasi di depan kantor Disnaker Jombang di Jalan KH Wachid Hasyim. Spanduk, poster dan atribut lainnya menjadi suara tersurat tuntutan kaum pekerja.

"Kami menolak pelaksanaan PP nomor 46/2015 yang mengharuskan pencairan JHT 10 tahun. Kembalikan mekanisme pengambilan JHT sesuai peraturan yang berlaku di Jamsostek," kata koordinator aksi Herusandi kepada wartawan, Selasa (7/7/2015).

Dalam unjuk rasa ini, para buruh juga mengkritik produk BPJS Ketenagakerjaan yang tak lebih baik dari Jamsostek. Menurut Herusandi, selama ini iuran BPJS yang nilainya 3% dari gaji buruh per bulan, perusahaan hanya dibebani 1% saja. Sisanya dibebankan kepada para buruh sendiri.

"Jika telat atau menunggak bayar iuran dikenakan denda 2%, ini gila dan benar-benar skema perampasan upah buruh," ungkapnya.

Sementara Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto Muhyidin menjelaskan, untuk mendapatkan manfaat jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun, setiap peserta rata-rata harus membayar iuran sebesar 9,24% dari gaji tiap bulan. Iuran tersebut hanya 3% dibebankan ke pekerja, sisanya harus dibayar oleh perusahaan.

Namun demikian, terkait adanya PP nomor 46/2015 yang berlaku 1 Juli, lanjut Muhyidin, pihaknya tak bisa berbuat banyak. Sesuai instruksi dari BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, sejak tanggal 2 Juli pihaknya menghentikan pembayaran pencairan JHT sampai ada kejelasan regulasi. Mekanisme ini berlaku di wilayah operasionalnya yang meliputi Kabupaten/Kota Mojokerto, dan Jombang.

"Sampai hari ini sudah ada sekitar 130 pekerja yang mengajukan pencairan, mereka yang kepesertaan sudah 5 tahun. Hanya kami terima berkasnya, kalau aturannya kembali ke 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan tinggal kami bayarkan," jelasnya.

Dalam PP nomor 46/2015 yang diberlakukan 1 Juli, JHT baru bisa dicairkan setelah masa kepesertaan mencapai 10 tahun. Itu pun dana untuk hari tua itu bisa dicairkan hanya 10%. Sisanya baru bisa dicairkan saat usia peserta mencapai 56 tahun.

Regulasi ini menuai protes keras dari kalangan buruh. Sebelumnya, JHT bisa dicairkan penuh setelah masa kepesertaan mencapai 5 tahun dan masa tunggu 1 bulan.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com