.webp)
"Kebocoran APBD ini didominasi belanja ATK dan makan-minuman, bahan bakar minyak fiktif," kata koordinator Laskar Pemuda Kemayoran Bergerak (LPKB) M Ibnu Khotib di sela acara, Senin (22/6/2015).
Ia mengatakan, dugaan permainan anggaran hampir terjadi di semua SKPD, dengan tingkat kebocoran yang bervariatif mulai dari ratusan juga hingga miliaran rupiah.
Ibnu menduga, ada belanja fiktif di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Bangkalan. Seperti Dinas Pendidikan sekitar Rp 2,3 miliar.
Kantor Ketahanan Pangan Rp 200 juta. Bagian umum Rp 3,5 miliar. Dispenda Rp 214 juta. Dinas Koperasi Rp 145 juta. Kantor perizinan Rp 100 juta. Bagian Keuangan Rp 220 juta. Dinas Kehutanan Rp 800 juta.
Bappeda Rp 600 juta. Kantor pertambangan Rp 300 juta. Kantor Perpustakaan Daerah Rp 200 juta. Bagian organisasi Rp 200 juta. Kantor Keluarga berencana keluarga sejahtera Rp 150 juta. RSUD 400 juta. Perkebunan Rp 400 juta. Dinas PU Bina Marga Rp 1,8 miliar.
"Diduga kuat kebocoran dengan modus belanja fiktif ini dilakukan oleh SKPD, karena adanya tekanan dari penguasa untuk setor fee sekitar 10 persen dari nilai anggaran di tiap SKPD," terangnya sambil menambahkan, dugaan tersebut didasarkan dari keterangan para saksi di sidang Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Fuad Amin-mantan Bupati Bangkalan.
"Kami meminta BPK RI tetap konsisten terhadap nilai temuan kebocoran APBD Bangkalan Tahun Anggaran 2014, dan melakukan audit investigatif. Kami akan membawa kasus korupsi APBD ini ke penegak hukum," tandasnya.
Aksi puluhan massa LPKB ini berjalan damai. Dalam aksinya, mereka juga membentangkan berbagai poster. Diantaranya bertuliskan 'BPK segera audit temuan korupsi di BKLN (Bangkalan) sampai tuntas', 'Tangkap semua koruptor di Bangkalan', 'SKPD BKLN sarang penyamun' dan berbagai tulisan lainnya. Setelah ditemui staf humas BPK RI, mereka membubarkan aksinya. (fat/fat)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
