.webp)
"Perlu figur Rois Aam yang memiliki jam terbang tinggi di nasional maupun internasional dan memiliki basis pengalaman yang matang dalam hal managerial organisasi NU," kata Koordinator Asumsi M Yunus Zainal, Senin (3/6/2015).
Ia menambahkan, Rois Aam nantinya wajib memahami geo-ideologi, geo-politik, geo-ekonomi, serta jaringan-jaringan pemeran utamanya.
"Jadi bukan hanya petapa, yang dihormati dan disegani karena keilmuannya memanajerial NU. Semakin berkembangnya zaman, harus wajib memahami seperti geo-ideologi, geo-politik, geo-ekonomi," tuturnya.
Alumni santri salah satu ponpes besar di Jombang, yang saat ini menempuh studi S-2 di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya mengatakan, pemberlakuan Rois Aam NU dalam Muktamar ke 33 di Jombang secara musyawarahg mufakat atau Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) mendapatkan pro kontra.
Ia menilai, pro kontra tersebut tidak terlepas dari kepengingan yang ada. Katanya, perlu disadari bahwa, serangan terhadap NU berdimensi komprehensif seperti, serangan ideologi, dan juga politis untuk kepentingan partai politik yang eksploitatif terhadap NU.
NU sebagai organisasi massa Islam terbesar di dunia, pastilah menjadi incaran serangan mulai dari, ekonomi berupa money politik dan pemiskinan serta pemerosotan moral perjuangan.
"Serangan politik internasional dari negeri-negeri pusat gerakan transnasional juga kadang ada. Ideologi NU Ahlussunah wal jama'ah an-nahdliyah dan penyelamatan politis, serta ekonomi dalam tata kelola organisasi NU yang sehat, mutlak diperlukan," tandasnya
Asumsi berharap pada Munas Alim Ulama ke 3 di Jakarta pada 14-15 Juni nanti, tidak memaksakan kehendak menerapkan sistem ahwa dalam memilih Rois Aam di Muktamar ke 33 NU di Jombang. Sistem Ahwa adalah pemilihan Rois Aam yang dilakukan oleh Tim 9 berisikan ulama dan sesepuh NU.
"Jangan menjadikan munas nanti sebagai momentum murahan yang lagi-lagi memaksakan sistem ahlul halli wal aqdi (ahwa). Jika tetap dipaksakan, akan menimbulkan pertanyaan maksud dan tujuan PBNU," katanya.
"Mayoritas pengurus wilayah dan cabang menolak sistem Ahwa. Jangan sampai ada manuver dengan memaksakan kehendaknya mempraktekkan Ahwa, dari pada mendengarkan aspirasi dari pengurus wilayah dan cabang," tandasnya.
(Rois Jajeli/Fatichatun Nadhiroh)
