"Segera lakukan pertemuan, tatap muka. Jangan hanya saling kirim dan balas surat secara formal, karena tidak akan ada titik temu," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya Adi Sutarwijono pada detikcom, Kamis (28/5/2015).
Adi yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini mendesak Panwas segera meminta PNS untuk mengelola anggaran atau bendahara.
"Karena anggaran ini kan dana hibah dari Pemkot dan kami berharap itu bisa disampaikan saat pertemuan kedua belah pihak," imbuhnya.
Awi sapaan akrab Adi Sutarwijono mengungkapkan, desakan melakukan pertemuan bertujuan agar pencairan anggaran tambahan yang akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa segera ditandatangani tidak dalam waktu yang mepet seperti NPHD KPU yang dianggapnya terlalu mepet.
"Jangan sampai injury time seperti NPHD KPU yang seharusnya tidak perlu terjadi di Kota Surabaya yang semua sistemnya sudah tertata rapi," tegas Awi.
Dengan adanya pertemuan yang diharapkan ada kesepakatan kedua pihak, Awi berharap tidak ada lagi ancaman mogok dari Panwas dengan alasan anggaran kurang.
Diberitakan sebelumnya, Panwas Surabaya mengancam akan mogok atau hanya mengawal hingga pencalonan saja. Dikarenakan tambahan anggaran sebesar Rp 9 miliar lebih untuk merekrut 4 ribu pengawas lapangan tidak disetujui tim anggaran pemkot. Masing-masing pengawas akan mendapat honor Rp 400 ribu per orang.
(Zainal Effendi/Imam Wahyudiyanta)










































