Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono mengaku pihaknya mempertanyakan ancaman 'mogok' yang keluar usai usulan tambahan anggaran tidak seluruhnya direstui Pemkot Surabaya.
"Maksudnya apa pakai mogok segala?," tanya Adi pertanyakan ancaman Panwas saat dihubungi detikcom, Jumat (22/5/2015).
Menurut Awi sapaan akrab Adi Sutarwijono, tidak harus mengancam hanya melakukan tugas hingga pencalonan saja setelah itu selesai, karena anggaran tambahan yang diajukan tidak semuanya disetujui.
"Kan dana hibah sebelumnya (Rp 5 miliar) kan sudah cair. Bisa digunakan terlebih dulu, kalau memang kurang kan bisa mengajukan tambahan dan dibicarakan dalam forum resmi," ungkap dia.
Awi juga pertanyakan tambahan anggaran yang diajukan hingga tidak semuanya disetujui.
"Tugasnya lho apa, masalahnya sekarang bukan besar kecil honor yang diberikan tapi bagaimana caranya penggunaan anggaran seefisien mungkin. Bukan lantas honornya besar kemudian mau bekerja keras saat dalam mengawasi Pilkada, bukan itu kan," beber Adi.
Pihaknya akan segera membuat forum resmi untuk membahas ancaman 'mogok' Panwas dalam waktu dekat, sekaligus mencari jalan tengah.
Tim Anggaran Pemkot Surabaya hanya menyetujui Rp 2 miliar dari total anggaran tambahan Rp 4 miliar yang diajukan Panwas. Tambahan tersebut diajukan untuk rekrutmen dan menggaji 4 ribu pengawas lapangan yang bertugas selama Pilkada Surabaya atau jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS. Masing-masing pengawas akan mendapat honor Rp 400 ribu.
(Zainal Effendi/Fatichatun Nadhiroh)










































