.webp)
"Para buruh ini dari berbagai daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Probolinggo, Malang, menggunakan ratusan bus dan ribuan motor," kata Jazuli, Koodinator Aksi May Day Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Selasa (28/4/2015).
Jazuli menegaskan, tuntutan utama dalam may day 2015 adalah pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dibentuk melalui UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI).
"PHI menjadi kolonialis kapitalis sehingga memilih jaloan mogok, aksi, bahkan anarkis, karena negara tidak lagi melindungi buruh, sistemnya tidak adil dan lebih memihak pengusaha," ujarnya sambil menambahkan, dalam kasus PHK, sekitar 90 persen putusan bukan memperkejakan kembali, tetapi dipecat dengan pesangon.
Ia menambahkan, biaya perkara di PHI sangat tinggi. Misalnya, buruh di Banyuwangi yang setiap minggu mengikuti persidangan yang bisa sampai 10 kali sidang.
"Belum lagi upaya hukum kasasi dan PK ke MA. Jika perlu eksekusi, maka dibutuhkan biaya besar antara Rp 6 juta sampai Rp 35 juta," terangnya.
Jazuli menambahkan, perjuangan pembubaran PPHI juga mendapatkan dukungan dari Gubernur Jatim Soekarwo melalui suratnya bernomor 900/14946/042/2012 tertanggal 30 Agustus 2012 yang ditujukan kepada presiden dan ketua DPR RI.
"Dalam peringatan may day ini, buruh kembali mendesak Gubernur Jatim untuk menegaskan dukungan tersebut," tandasnya.
(roi/fat)
