.webp)
Pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar 100 orang itu, berjalan beriringan sambil membawa spanduk berisi peringatan supaya perusahaan pelayaran peduli untuk mempekerjakan pemuda ketapang. Selain itu mereka juga menuntut adanya keterbukaan informasi publik terkait rekrutmen tenaga kerja.
"Sesuai Perdes bahwa rekrutmen tenaga kerja berisikan 70 persen warga lokal dan 30 persen luar daerah selain itu ada kepedulian terhadap pemuda ketapang ke dalam bentuk pelatihan (beasiswa). Ini sudah sesuai dengan komitmen FPK dengan perusahaan pelayaran," ujar pria yang akrab disapa Wawan saat orasi, Kamis (23/4/2015).
Dalam unjuk rasa ini FPK juga berharap pada pihak Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) agar tak ada lagi pungutan liar saat perekrutan kerja yang dilakukan oleh oknum perusahaan.
"Kita harap Gapasdap bisa membangun komunikasi dengan warga sekitar pelabuhan ketapang, jangan ada lagi oknum perusahaan yang melakukan pungli terhadap perekrutan karyawan," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Gapasdap Banyuwangi Novi Budiyanto menyatakan jika rekrutmen karyawan terhadap warga ketapang akan disesuaikan dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Selain itu pihak Gapasdap juga meminta kepada FKP untuk menyediakan call center.
"Rekrutmen karyawan terhadap warga ketapang kami sudah melakukannya sesuai dengan SDM warga ketapang. Dan untuk mengantisipasi miskomuniskasi terhadap adanya rekrutmen kedepan pihak Gapasdap mengharap FPK memberikan call center," tandasnya.
(bdh/bdh)
