.webp)
"Nggak ada sweeping. Masyarakat nggak punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum kecuali penegak hukum," kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anas Yusuf kepada wartawan usai acara serah terima jabatan Wakapolda, beberapa pejabat utama Polda Jatim dan Kapolrestabes Surabaya di Gedung Mahameru komplek mapolda, Jalan A Yani, Surabaya, Kamis (23/4/2015).
Mantan Wakabareskrim Mabes Polri ini mengimbau kepada masyarakat atau buruh yang memperingati mayday untuk tidak melakukan sweeping, karena bukan otoritasnya.
"Kalau dia nggak boleh melakukan itu ya jangan dilakukan. Kalau dilakukan, berarti dia melanggar. Tentunya kita akan melakukan tindakan yang dari mulai soft maupun sampai kepada tindakan tegas terukur," tegasnya sambil menambahkan, polisi akan melakukan penjagaan di pabrik atau industri, apabila ada informasi yang mengarah ke upaya sweeping.
Anas menambahkan, polisi akan bekerja maksimal dan all out dalam memberikan pengamanan aksi buruh. Katanya, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak dari warga negara. Tetapi hak itu ada kewajiban yang harus diikuti.
Pertama, harus memberitahukan aksi yang akan dilaksanakan, termasuk memberitahukan berapa massa yang akan beraksi hingga kendaraan yang digunakannya.
"Kalau memberitahukan, pasti Polri akan mendukung, karena punya kewajiban untuk mengamankan. Tentunya setiap masyarakat yang akan mengajukan kegiatan unjuk rasa itu diatur dalam 100 orang minimal 1 sampai 5 orang menjadi korlapnya. Sehingga kita bisa lebih meningkatkan pengamanan pada saat mayday nanti," tuturnya
Kapolda juga mengimbau kepada kapolres jajaran, terutama daerah kawasan industri seperti Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, Gresik, agar meminta buruh di wilayahnya masing-masing tidak melakukan aksi ke Surabaya.
"Kita imbau dan menginstruksikan kepada kapolres di wilayah itu, kalau bisa demo di tempatnya masing-masing atau perwakilannya saja yang menuju ke Surabaya. Dia (massa) punya hak tapi nggak boleh mengganggu hak orang lain," tandasnya.
(roi/bdh)
