.webp)
"Kita akan melaporkan balik. Karena ini murni (melengserkan Ketua DPC) dari keinginan teman-teman DPAC (Dewan Pengurus Anak Cabang). Kalau sampai dilimpahkan kesalahan itu pada elit atau pada pimpinan kita yang diatas, kita jelas tidak akan terima. Dalam waktu dekat mungkin kita akan korodinasi dengan bidang hukumnya DPC atau DPD untuk class action atau gugatan balik," ujar Endik Purwanto Ketua DPAC PD Kecamatan Sawahan, Surabaya, Rabu (22/4/2015).
Endik memandang alasan mantan ketua DPC PD Kota Surabaya Dadik Risdariyanto di-Plt-kan karena kehendak dari beberpaa pengurus DPD PD Jatim itu salah. "Padahal ini murni dari keinginan teman-teman DPAC untuk memperbaiki partai ke depan," terangnya sambil membeberkan, banyak kesalahan yang dilakukan Dadik saat memimpin Partai Demokrat Kota Surabaya.
Seperti, dalam rangka pelaksanaan pemilihan legislatif 2014, DPAC se Surabaya tidak diberdayakan, tidak difungsikan sebagai garda terdepan partai, sehingga tidak optimal dalam rangka meraih simpati masyarakat Surabaya.
DPC Kota Surabaya juga tidak punya konsep pemenangan partai dalam Pileg 2014, dan terkesan dibiarkan. Tidak memiliki sekretariat dan pengurus di bawah terkesan dibiarkan dan mesin politik partai mulai dari DPC sampai tingkat ranting tidak difungsikan.
"Kita berencana melakukan koordinasi dengan bidang hukum DPC dan di DPD. Kita akan siap melakukan gugatan balik bersama-sama dengan DPAC Kota Pasuruan dan Kabupaten Nganjuk," tandasnya.
Kasus Plt Ketua DPC Partai Demokrat juga terjadi di Kota Pasuruan dan Kabupaten Nganjuk. Usulan Plt tersebut juga disuarakan dari pengurus DPAC, karena mereka tidak diberdayakan dan dilibatkan dalam menghadapi Pileg dan agenda partai lainnya.
Anugerah, Ketua DPAC Kecamatan Gadngrejo Kota Pasuruan ini mengatakan, usulan mengganti Dendy Kukuh Santoso sdari Ketua DPC PD Kota Pasuruan adalah usulan dari DPAC.
Beberapa alasan menurunkan Dendy karena selama kepemimpinnya tidak transparan, dan tidak ada kerjasama dalam memenangkan agenda pemilu maupun agenda partai.
"Selama kepemimpinannya, tidak bisa membuat dibawahnya kompak. Istilahnya dia (Dendy) punya ideologi sendiri," kata Anugerah.
"DPAC sampai tingkat ranting tidak pernah diopeni, artinya bukan perkara duit, tapi PAC dan ranting ini tidak pernah didatangi. Ada dana parpol, dana KarSa, juga tidak pernah turun ke PAC," jelasnya.
Sedangkan, Ahmad Mulyani, Ketua DPAC Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk juga menyatakan, usulan mengganti Basuki dari Ketua DPC PD Kabupaten Nganjuk adalah usulan dari DPAC-DPAC.
"Pada saat event-event tertentu, kita ibaratnya menjadi sapi perahan. Tapi pada event tertentu, kita tidak pernah diajak musyawarah untuk memenangkan pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden," ujarnya.
"Pada saat Pileg, DPAC mengusulkan saksi-saksi per dapil untuk pemerataan wilayah dan supaya mendapatakan suara demokrat bagus. Tapi faktanya, mandat saksi diboikot, usulan kita tidak pernah dipakai. Bahkan uang saksi juga tidak tersalurkan sepenuhnya pada saat pileg lalu," tandasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, tiga orang kader PD dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPC PD Kota Surabaya, Kota Pasuruan dan Kabupaten Nganjuk, tahun lalu. Mereka kemudian tak terima dan saat ini melakukan somasi.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan juga menanggapi santai terkait upaya kader daerah untuk yang melakukan somasi ini. Syarief menjelaskan pemecatan terhadap tiga kader yang melakukan somasi tak terkait dengan persiapan kongres yang digelar di Hotel Shangri-la Surabaya pada Mei 2015.
(roi/bdh)
