.webp)
Keluhan itu salah satunya diungkapkan oleh Salwi (34) asal Desa Talok, Kecamatan Dlanggu. Ibu rumah tangga ini menuturkan, setelah mengambil dana PSKS jatah bulan Januari-Maret 2015, dia dipaksa untuk menyerahkan Rp 100 ribu dari Rp 600 ribu dana PSKS yang dia terima ke Ketua RT tempatnya tinggal.
"Nanti ditarik didatangi ke rumah oleh ketua RT. Yang dapat Rp 400 ribu dulu (Oktober 2014) dipotong Rp 50 ribu, yang sekarang dapat Rp 600 ribu dipotong Rp 100 ribu. Katanya untuk yang belum dapat," kata Salwi kepada wartawan usai mengambil PSKS di Kantor Kecamatan Dlanggu, Selasa (21/4/2015).
Bahkan, lanjut Salwi, pemotongan itu berlaku bagi semua penerima dana PSKS di Desa Talok. Penerima PSKS di desa ini mencapai 484 RTS atau senilai Rp 290,4 juta. "Semuanya satu desa Talok (dipotong Rp 100 ribu). Dikumpulkan ke pak polo (kepala dusun). Kalau dibagi rata seperti itu kan kasihan kami yang mengantre," ungkap Salwi.
Hal serupa juga dialami warga Dusun/Desa Sambilawang, Kecamatan Dlanggu. Salah seorang warga penerima PSKS, Suparti (42) mengatakan, pada Minggu (19/4), Kepala Dusun (Kasun) Sambilawang Solihudin mendatangi rumah para penerima PSKS. Sembari menyerahkan struk pengambilan PSKS, kasun menyampaikan perihal pemotongan tersebut.
"Kemarin pak polo bilang kalau sudah menerima PSKS ada pemotongan Rp 100 ribu. Pak polo bilang untuk pemerataan. Kalau memang ada pemerataan warga inginnya transparan, siapa yang akan menerima," ungkap ibu 3 anak ini.
Istri Puji Santoso (47) ini menambahkan, pemotongan tidak dilakukan secara langsung oleh kasun. Si kasun akan mengambil uang potongan itu ke setiap rumah RTS di Dusun Sambilawang. "Pemotongan dilakukan nanti sore. Dilakukan oleh pak polonya," imbuhnya.
Dia mengaku keberatan adanya pemotongan tersebut. Meski hanya Rp 100 ribu, dana PSKS ini sangat berharga untuk menambal kebutuhan keluarganya. "Kami orang miskin tentu keberatan kalau dipotong. Uang segitu bisa untuk kebutuhan sekolah anak saya," tandasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kasun Sambilawang Solihudin membantah memotong dana PSKS dari warganya. Menurutnya, dia hanya mengimbau warganya yang menerima PSKS agar secara sukarela menyisihkan uangnya untuk warga yang belum menerima.
"Saya kasih tahu ke penerima uang, itu hak mereka, hanya kalau tidak keberatan agar disisihkan untuk yang tidak menerima. Saya selaku kepala dusun tidak berhak memotong. Saya juga tidak memaksa nilainya," ujarnya.
Imbauan itu, lanjut Solihudin, dia sampaikan ke 56 warga penerima PSKS lantaran kerap mendapat protes dari warga yang belum menerima. Dia mengaku sudah mengajukan sekitar 30 warganya yang didominasi janda tidak mampu ke kepala desa agar menerima PSKS tahun ini. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil.
"Alasan saya biar yang enggak dapat sama merasakan uang tersebut. Karena banyak protes ke saya dari yang belum dapat. Ini murni dari batin saya menyuruh untuk memberi kepada yang juga tidak mampu," pungkasnya.
Pembagian dana PSKS di Kecamatan Dlanggu berlangsung selama 2 hari ini. Sama dengan tahun 2014, tahun ini penerima dana dari Kemensos ini mencapai 4.174 RTS atau senilai Rp 2,5 miliar. Sementara penerima PSKS di Kabupaten Mojokerto sebanyak 70.993 RTS atau senilai Rp 42,595 miliar.
(bdh/bdh)
