Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PDIP Kab Blitar Marhaenis Urip Widodo, Kamis (2/4/2015).
"Mengacu kepada kepemimpinan Kabupaten Blitar, kami merasa perlu melakukan beberapa koreksi. Termasuk diantaranya pemimpin yang akan kita usung harus memperhatikan partai manakala terpilih menjadi bupati. Sementara yang sudah tidak demikian," papar Marhaenis.
Menurut Marhaenis, komunikasi yang terjalin selama ini kurang bagus sehingga PDIP merasa ditinggalkan.
"Misalnya, saat ada acara kepartaian, bupati jarang mau hadir. Disatu sisi, saat acara-acara bupati, pengurus partai tidak ada yang disinggung atau dihubungi. Bupati kan berangkat dari PDIP. Ini kan ada miss namanya. Kami jangan hanya sebagai tunggangan," lanjut Marhaenis yang juga ketua DPRD Kab Blitar.
Maka ke depan sambung Marhaenis, PDIP mensyaratkan akan mengusung calon bupati yang 'setia' kepada partai, meskipun berasal dari birokrasi ataupun kalangan non-partai.
"Jika nantinya kami mencalonkan bupati dari jalur birokrasi, profesional atau siapapun, maka wakil bupati harus dari PDIP. Ini untuk menjaga agar eksekutif terus menjaga komunikasi dengan partai," tandasnya.
Disinggung mengenai kemungkinan PDIP menjagokan wakil bupati incumbent Riyanto, Marhaenis mengungkapkan jika hal tersebut mungkin saja.
"Jika mengusung Pak Riyanto, maka pendamping beliau akan kami pilih dari kader struktural PDIP. Biar kerjasama antar lembaga terjalin harmonis," tutupnya.
Perlu diketahui, jumlah kader PDIP yang duduk sebagai anggota dewan DPRD kabupaten Blitar berjumlah 13 kursi. Dengan begitu, PDIP dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi.
(bdh/bdh)










































