Picu Ketegangan Dua Kelompok, Lokasi Penambangan di Situbondo Ditutup

- detikNews
Kamis, 05 Mar 2015 17:26 WIB
Foto: Ghazali Dasuqi
Situbondo - Sebuah lokasi penambangan pasir di Kali Sampeyan Desa Kotakan, ditutup paksa Satpol PP Situbondo, Kamis (5/3/2015). Penutupan paksa dilakukan, setelah terjadi ketegangan dua kelompok warga.

Mereka saling berebut mengelola lahan tambang seluas 300 meter persegi itu. Penutupan ditandai dengan pemasangan papan bertuliskan 'Kegiatan Penambangan Ini Dihentikan/Ditutup Karena Tidak Berijin' oleh Satpol PP Situbondo.

"Penutupan ini didasarkan pada UU 23 tahun 2014, serta surat edaran Dirjen Mineral dan ESDM tanggal 6 Maret 2012, tentang penghentian sementara penerbitan IUP baru. Sekaligus juga surat pernyataan kedua belah pihak, antara Edy Suryanto dan Rudi Purwanto," kata M Jakfar, staf Seksi Operasional Pengawasan Tertib Peraturan dan Perijinan Satpol PP.

Keterangan yang diperoleh detikcom menyebutkan, lokasi penambangan yang berada di Kali Sampeyan Desa Kotakan Kecamatan Situbondo, sempat memancing suasana ketegangan. Baik pihak Edy Suryanto maupun Rudi Purwanto saling klaim paling berwenang menguasai lahan penambangan tersebut.

Klaim Edy Suryanto karena sudah mengantongi surat Rekomendasi Permohonan Bahan Galian Golongan C, yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jatim. Sementara pihak Rudi Purwanto, juga mengklaim berwenang terhadap lokasi penambangan, karena sebagai pemilik lahan jalan menuju area galian. Untuk menghentikan ketegangan, kedua belah pihak itu dikumpulkan di Mapolsek Kota Situbondo.

"Surat rekomendasi itu bukan merupakan surat izin resmi melakukan galian. Sehingga, pemegang surat rekomendasi itu tidak bisa mengklaim sebagai yang paling berwenang. Demikian juga dengan pihak yang satunya. Intinya, kedua-duanya sama tidak mengantongi ijin. Sehingga aktivitas penambangan itu ilegal," tandas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Situbondo, Tutik Margiyanti di Mapolsek.

Melalui pertemuan itu, kedua belah pihak akhirnya bersepakat untuk menghentikan aktivitas penambangan di lokasi tersebut. Aktivitas penambangan baru bisa dilakukan lagi, jika sudah terbit surat Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

(fat/fat)