"Saya belum tahu. (BUMD Bangkalan) tidak ada kaitannya dengan pemerintah provinsi," kata Soekarwo di gedung negara Grahadi, Rabu (10/12/2014).
Gubernur Jawa Timur yang biasa disapa Pakde Karwo ini mengatakan, pihaknya juga tidak pernah dilapori terkait kinerja PD Sumber Daya. Menurutnya, pemprov juga tidak perlu meminta laporan dari BUMD Pemkab Bangkalan.
"Nggak perlu itu. Itu urusan rumah tangganya sendiri. Memang itu bukan urusan kita," terangnya.
Ia menegaskan, kasus yang menimpa Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin, biar ditangani KPK. Namun, jika KPK membutuhkan keterangan dari gubernur, Soekarwo siap memenuhi permintaan KPK.
"Sebagai warga negara sudah diatur undang-undang, wajib memenuhi panggilan," tandasnya.
(roi/fat)