.webp)
"KIta ingin ada perbaikan sistem informasi TKI, terutama informasi lowongan TKI. Kita perlu integrasi sampai ke tingkat RT (rukun tetangga) RW (rukun warga)," kata Wakil Gubernur Saifullah Yusuf usai menerima kunjungan kerja Komite III Dewan Perwakilan Daerah RI di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya, Senin (1/12/2014).
Wagub Jatim yang biasa disapa Gus Ipul mengatakan, pihaknya menginginkan singkronisasi dan integrasi. "Kita ingin pelayanan tunggal terhadap TKI. Jadi bagaimana stakeholder menjadi bagian yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya," tuturnya.
Pihaknya juga menilai penting mengenai rekruitmen, pembekalan hingga penempatan TKI di luar negeri. Katanya, proses tersebut bisa dilakukan oleh beberapa lembaga.
"Sekarang ini kan tunggal, mulai dari rekruitmen, pembekalan, sampai penempatan smua ditangan PJTKI (Perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia). Nah ini standarnya jadi berbeda-beda," katanya.
Ia mengusulkan, terkait rekruitmen bisa diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota dan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah setempat. "Kan mereka tahu dan memastikan bahwa yang dikirim ini telah memenuhi syarat. Bahan bakunya sudah memenuhi syarat seperti persyaratan umum, kemampuan fisik dan lain-lain," ujarnya.
"Setelah itu dikirim ke BLK (Balai latihan kerja luar negeri). BLK ini nanti mungkin provinsi yang bertanggungjawab. Setelah semua siap, diserahkan ke PJTKI untuk menempatkan mereka di mana," terangnya.
Gus Ipul menambahkan, Pemprov Jatim bekerja sama dengan Jerman. Katanya, Jerman membutuhkan 6 juta tenaga kerja terampil. Jika dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja 1 juta orang, dinilai sangat cukup bagus.
"Kalau bisa berangkat ke Eropa itu keren sekali. Karena selama ini kan sebagai PRT. Yang penting bagaimana kualitas TKI itu bagus dan terampil," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris mengakui, pada prakteknya banyak para TKI yang tak terlindungi.
"Tujuan kami kemari (Jatim) untuk menyerap aspirasi. InsyaAllah kami kembali ke Jawa Timur dan ada perubahan untuk Jawa Timur," ujar Fahira.
(roi/bdh)
