.webp)
Keluhan tersebut membuat para penyelenggara umrah dan haji plus swasta ingin membantu pemerintah mengatasi hal tersebut. Mereka ingin dilibatkan agar hal-hal yang dikeluhkan jamaah bisa segera diperbaiki.
"Kami ingin agar jamaah haji reguler bisa mendapakan layanan yang lebih baik atau minimal sama dengan layanan jamaah umrah dan haji plus. Mungkin pemerintah kurang bisa menangani karena jumlah jamaah yang terlalu banyak," ujar Presiden Direktur Isbir Tour & Travel Fauzi Mahendra kepada wartawan di kantornya, Ruko Klampis Megah, Selasa (28/10/2014).
Fauzi menjelaskan, keinginan tersebut rupanya sudah mulai mendapat pertimbangan dan lampu hijau dari pemerintah meski belum ada kepastian kapan dilaksanakan. Untuk tahap awal, pihak swasta akan menangani masalah makanan. Menu nasi kotak yang biasa disantap para jamaah akan diganti dengan menu secara prasmanan.
"Pengalaman membuktikan bahwa nasi kotak tidak dimakan karena saat diberikan, nasinya sudah basi. Kalau prasmanan kan tidak. Disajikan lebih segar dan lebih tahan lama," lanjut Fauzi.
Pemondokan, kata Fauzi, mungkin akan menjadi fokus berikutnya. Fauzi mengaku prihatin dengan pemerintah yang memondokkan jamaahnya bahkan dengan jarak 3 km dari Kabah. Seharusnya dengan jamaah haji paling banyak, Indonesia bisa mendapatkan pemondokan yang paling dekat dengan Kabah.
"Layanan haji oleh swasta ini sebenarnya sudah dipraktikkan oleh negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Turki, dan lain-lain. Dan layanan kepada jamaahnya lebih baik," ujar Fauzi.
Dengan pelibatan swasta, lanjut Fauzi, sebenarnya tugas pemerintah juga lebih mudah. Pemerintah tinggal mengawasi dan menegu bila ada laporan atau kesalahan yang dilakukan pihak swasta. Sanksinya pun bisa dalam bentuk peringatan atau mencabut izin hingga tak dipakai lagi di tahun berikutnya.
"Kami ingin para jamaah haji reguler ini bisa berhaji dengan layanan umrah," tandas Fauzi.
(iwd/iwd)
