Mahasiswa Galang Dukungan Tolak RUU Pilkada di Malang

Malang - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi dukungan menolak rencana pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada. Penolakan berdasar pada kekhawatiran RUU tersebut merusak hakikat demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Penggalangan dukungan dilakukan dengan mengumpulkan tanda tangan warga melintas di Jalan Ijen, Malang. Tanda tangan dibubuhkan spanduk besar yang disiapkan mahasiswa dari Forum Mahasiswa Hukum Peduli Keadilan (Formah PK) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) Malang.

Kain putih sepanjang 10 meter, bertuliskan 'Jangan Tolak Peran Rakyat untuk Memilih Langsung Kepala Daerahnya' ikut dibentangkan mahasiswa. Mereka juga berorasi RUU Pilkada mengancam proses demokrasi di tanah air.

Koordinator aksi Valerianus Beatae Jehanu mengatakan, jika RUU disahkan oleh wakil rakyat, maka proses demokrasi di masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya sendiri akan dihilangkan.
Salah satu pasal dalam RUU ini, menurutnya dengan jelas menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah akan dilakukan oleh wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

"Hak rakyat untuk memilih pemimpin sebagai hak politik sengaja dihilangkan," kata Valerianus, Minggu (14/9/2014).

Menurut dia menjadi persoalan serius bagi rakyat Indonesia, yang sudah memiliki kesadaran untuk berdemokrasi. Melalui aksi penggalangan tanda tangan ini, Formah PK juga membuka ruang belajar bersama membangun kesadaran berpolitik.

Aksi penolakan ini, tidak hanya berhenti pada penggalangan tanda tangan ini saja. Rencananya, besok hasil penggalangan dukungan menolak RUU Pilkada diserahkan kepada DPRD Kota Malang.

"Ini menjadi bukti, rakyat tidak menghendaki haknya untuk memilih pemimpinnya secara langsung dihilangkan," tutupnya.

(fat/fat)