.webp)
Hal tersebut juga untuk mempertahankan UMKM dari 'gempuran' produk asing di era Asean Economic Community (AEC) yang berlaku mulai tahun depan 2015.
"Perlu penguatan ekonomi bagi para pelaku industri pemula dan UMKM," ujar Ketua BPD Hipmi Jawa Timur Ali Affandi di acara jumpa pers tentang Musyawarah Daerah ke XII HIPMI Jatim 2014 di sekretariat HIPMI, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jumat (12/9/2014).
Ia menerangkan, usaha yang masuk dalam tahap pemula, diantaranya 7,4 juta pengusaha yang tercatat usaha kecil menengah (UKM dan UMKM). Dari data yang dihimpun HIPMI Jatim, pertumbuhan industri manufaktur mikro dan kecil di Jatim pada triwulan II tahun 2014 mengalami kenaikan 7,12 persen. Pertumbuhan di Jatim lebih baik dibandingkan dengan nasional yang mencatatkan pertumbuhan 6,17 persen.
HIPMI berharap pemerintah dapat melindungi pengusaha pemula dan UKM serta UMKM dari barang-barang impor yang bebas masuk di kebijakan masyarakat ekonomi Asean (MEA) 2015.
"Produk hasil industri UKM di Jatim akan terancama tidak laku dengan masuknya barang-barang impor secara bebas, maka perlu standrisasi produk impor yang masuk ke Jatim, agar tidak mengganggu produk lokal," terangnya.
Ketiak standarisasi produk impor itu diberlukan, harus idbarengi dengan produk lokal yang berstandar misalnya SNI dan memiliki ISO 9001. Sayangnya, pemerintah sendiri juga 'dapat mengancam' keberadaan industri UKM UMKM di era MEA. Pasalnya, produk harus memiliki standar ISO 9001 dan untuk mendapatkan ISO tersebut harus memenuhi syarat SNI.
Sedangkan pengurusan SNI ke pemerintah membutuhkan biaya hingga Rp 60 juta. Kondisi tersebut dinilai sangat memberatkan pengusaha pemula dan UKM serta UMKM.
"Permasalahannya ada di standarisasi. Pengurusan SNI itu biayanya tinggi. Jadi hanya UKM yang pendapatannya tinggi dapat mengurus 'label' SNI," tambah Giri Bayu Kusuma, Ketua Hipmi Jatim bidang UKM UMKM.
Calon Ketum Hipmi Jatim periode 2014-2017 ini berharap, pemerintah memberikan kemudahan pengurusan SNI.
"Pemerintah harus mensubsidi. Kalau bisa bagi UKM UMKM dan pengusaha pemula diberikan gratis biaya pengurusan SNI," tandasnya sambil menambahkan, pada era MEA ini, Hipmi Jatim akan terus melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagis pengusaha pemula atau UMKM, UKM.
(roi/fat)
