.webp)
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim Nomor 821.2/1171/212/2014 tentang Pengangkatan dalam jabatan tertanggal 25 Agustus 2014, sebanyak 15 pejabat eselon II dan 44 pejabat eselon III dimutasi.
Pejabat eselon II yang dimutasi yakni, Asisten IV Achmad Jailani tukar posisi dengan Soekardo Sekretaris DPRD Jawa Timur. Zaenal Abidin sebelumnya Kepala Bappeprov, memasuki masa purna tugas. Zaenal digantikan Fattah Jasin sebelumnya Kadis Koperasi UKM dimutasi sebagai Kepala Bappeprov Jatim.
Fatah digantikan Mujib Affan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Baperpus Kearsipan. Sedangkan posisi Kepala baperpus Kearsipan digantikan Sudjono.
Jabatan Sudjono sebagai kepala dinas sosial digantikan Indra Wiragana yang sebelumnya menjabat Kepala BLH Jatim. Indra digantikan Bambang Sadono yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Provinsi Jatim.
Jabatan Inspektur Jatim diisi Nurwiyatno yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPKAD. Posisi Nurwiyatno di BPKAD digantikan Budi Setiawan.
Jabatan Kepala Disperindag Jatim yang ditinggalkan Budi digantikan Warno Harisasono yang sebelumnya menjabat Kepala BPM Jatim. Warno digantikan Lili Sholeh yang sebelumnya menjabat Kabiro Kerjasama Setdaprov. Lili digantikan Benny Sampirwanto.
Pejabat lainnya yang dimutasi yakni Made Sukartha sebagai Kepala Biro Perekonomian, yang sebelumnya menjabat Kabid Pemeliharaan Jalan Dinas PU Bina Marga Jatim. Made menggantikan Ardi Prasetiawan yang dimutasi menjadi staf khusus gubernur.
Lies Idawati sebelumnya Kepala Biro Humas dan Protokoler dimutasi sebagai Kepala Biro SDA Setdaprov Jatim menggantikan Agung Harianto yang dimutasi sebagai staf khusus gubernur. Sedangkan Supratomo sebelumnya Kabid di Biro Kesmas dimutasi sebagai Kepala Biro Humas dan Protokoler.
Dalam acara pelantikan pejabat tersebut di gedung negara Grahadi, Selasa (26/8/2014) Gubernur Soekarwo menyampaikan pesan-pesannya untuk pejabat eselon II dan III.
Katanya, ada 3 hal yang harus dijalankan para pejabat kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni, Membuat laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ke DPRD Jatim. Mempertahankan indeks pembangunan manusia, dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.
"Memang tidak mudah. Tapi tiga hal itu penting untuk mempertahankan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha, sebagai provinsi terbaik diantara provinsi lainnya di Indonesia," ujar Gubernur Jatim.
(roi/fat)
