.webp)
Belasan buruh perwakilan dari 160 buruh yang mengalami nasib sama ini datang ke kantor dewan pukul 14.00, Kamis (19/6/2014). Para buruh yang rata-rata sudah bekerja 16-17 tahun di pabrik pengolahan kayu tersebut diskorsing sejak Oktober 2013 tanpa kesalahan yang jelas.
Selama masa skorsing, perusahaan bukannya memberi pesangon, namum mereka malah mendapat intimidasi saat menuntut haknya. Para buruh semuanya perempuan ini diterima Ketua DPRD, Sobbich Asrori dan Ketua Komisi Rohani, Setiawan.
Astini (45), salah seorang buruh menyatakan, ia dan teman-temannya hanya menuntut pesangon yang menjadi hak mereka segera diberikan. Selama 9 bulan, mereka tak bekerja dan menggantungkan hidup dari penghasilan suami yang pas-pasan.
"Tolong kami pak, kepada siapa lagi kami minta tolong. Nggak apa-apa kalau kami di PHK, tapi bayar kami," kata ibu dua anak asal Desa Cangkring Malang, Beji ini.
Perempuan yang sudah menjadi karyawan selama 17 tahun ini menyatakan, sejak diskorsing menuju PHK, ia dan ratusan temannya terus berjuang dengan berbagai cara. Seperti mendirikan tenda di depan pabrik. Selama 9 bulan para buruh bergantian menjaga dan tidur di tenda tersebut dan mengalami tindakan premanisme berkali-kali.
"Di tenda tersebut kami diintimidasi. 3 kali oleh preman dan 3 kali oleh satpam. Kami sudah lapor ke polisi tapi sampai saat ini belum ada tindakan," ujarnya.
Malikah (40), buruh lainnya mengaku ia sangat membutuhkan uang pesangon untuk kebutuhan 3 anaknya. Ia pun berharap perusahaan berbaik hati membayarkan pesangon sesuai aturan yang berlaku sebelum bulan puasa.
"Kami sedih karena ini mau puasa. Uang dari suami nggak akan cukup," ujar perempuan yang sudah 17 tahun bekerja di pabrik tersebut.
Mendengar keluhan para buruh, Ketua DPRD Sobbich Asrori, menegaskan akan segera meminta klarifikasi ke bupati, pasalnya selain menjadi kewenangan bupati, para buruh juga sudah mengaduh nasib ke bupati beberapa waktu lalu dan dijanjikan akan segera dicarikan jalan keluar. Pihaknya juga akan meminta klarifikasi kepada Polres Pasuruan untuk menanyakan kelanjutan kasus premanisme.
"Setelah mendapat jawaban dari bupati dan polres, kami akan keluarkan rekomendasi. Ini sesuai fungsi kami," katanya.
Setelah mendapat jawaban tersebut para buruh kemudian menyerahkan berbagai dokumen dan bukti berupa VCD aksi premanisme terhadap parah buruh yang dilakukan puluhan preman selama mendirikan tenda di depan pabrik.
(fat/fat)
