Mucikari dan PSK Dolly Mengaku Tak Pernah Diberitahu Dana Jaminan Hidup

Surabaya - Mucikari (pengelola wisma) dan pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi DOlly dan Jarak mendapatkan undangan dari Kecamatan Sawahan untuk mengambil dana stimulan. Namun, mereka tidak mau menerimanya, karena selama ini pekerja di lokalisasi tidak pernah diajak sosialisasi maupun diberitahu jumlah dana yang didapatnya.

"Kita tidak pernah tahu, tidak pernah diajak komunikasi, sosialisasi oleh walikota, kepala dinas sosial maupun instansi terkait," kata Ko Jan, salah satu mucikari di lokalisasi Jalan Jarak, Rabu (18/6/2014).

Ia menegaskan, nilai dana stimulan atau kompensasi yang diterima mucikari di undangan yang dilayangkan Kecamatan Sawahan, juga tidak disebutkan nilainya. "Nilai kompensasinya berapa juga tidak pernah dibicarakan, tidak pernah disampaikan langsung ke warga dari instansi terkait," cetusnya.

Ko Jan menerangkan, dari keterangan mucikari di lokalisasi Kremil yang sudah terlebih dahulu ditutup Pemkot Surabaya, tidak mendapatkan dana kompensasi sesuai yang dijanjikan pemkot.

"Apapun besar nilai kompensasinya, tetap kita tolak, karena uang itu nggak ada artinya. Saya punya 10 (PSK) dan 3 PRT (pembantu rumah tangga). Uang Rp 5 juta itu nggak ada artinya. Buat pesangon 1 PRT saja nggak cukup," cetusnya.

Menurutnya, jika pemkot serius membeli wisma di lokalisasi Dolly dan Jarak, maka semua wisma harus dibeli dan tidak boleh ada pilih kasih. "Kalau pemerintah mau beli ya silahkan dibeli semuanya, asalkan harganya cocok nggak masalah," tandasnya sambil menambahkan, bangunan wisma yang dikelolanya berlantai 3.

Penolakan dana stimulan juga dilakukan PSK. Seperti yang disampaikan sebut saja Yuni (38) penghuni salah satu wisma di lokalisasi Dolly.

"Tidak pernah diajak sosialisasi. Berunding juga nggak pernah. Datang pun ke sini, walikota, kepala dinas sosial juga tidak pernah. Malah saya itu pernah datang ke DPRD Surabaya 3 kali untuk kepingin ketemu (pimpinan instansi terkait) juga nggak datang," tuturnya.

Berapa dana kompensasi atau stimulan juga tidak pernah diberitahu langsung ke PSK. Mereka hanya mendapatkan lembaran surat undangan pengambilan dana stimulan dari Kecamatan Sawahan.

"Cuma dikasih lembaran (undangan) pengambilan kompensasi ke kantor Koramil ngambilnya. Tapi saya baca kok nggak ada nominalnya, saya juga nggak mau," ujarnya.

"Saya tetap menolak penutupan lokalisasi. Alasannya, saya masih butuh biaya hidup dan biaya pendidikan 2 putra saya yang masih SMA," tandasnya.

(roi/bdh)