.webp)
"Jatim paling banyak kedua yang menerima raskin," kata Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Ssosial dan Perumahan Rakyat, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Chazali Situmorang dalam sosialisasi Raskin 2014 di Hotel Grand Mercure Mirama Surabaya, Selasa (10/6/2014).
Chazali mengakui, program pemberian bantuan Raskin yang sudah berjalan 16 tahun masih belum maksimal, karena banyaknya kendala di lapangan yang berdampak tidak tepatnya penyalurannya pada masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah akan menggunakan mekanisme penyaluran dengan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diharapkan bantuan sampai pada masyarakat kurang mampu. "Dengan KPS kita berusaha agar lebuh terarah dan tepat sasaran sehingga tiap rumah tangga sasaran mendapatkan hanya sebanyak 15 Kg/bulan dengan harga beras Rp 1.600/kg," ungkapnya.
Ia juga menyatakan dalam pelaksanaan selama ini mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diantaranya tidak tepatnya sasaran, jumlah uang yang dibayarkan masyarakat tidak sesuai serta ketepatan waktu pendistribusian.
"Disorot KPK, karena banyak temuan pelanggaran. Yang sering jadi persoalan bagaimana koordinasi kerja ditingkat kebupaten/kota ke tingkat kecamatan yang banyak oknum mempermainkan dengan menarik biaya lebih dengan alasan sebagai ongkos angkut. Adapula yang modusnya, jika beras selama sebulan tidak diambil maka akan dijual ke pasar," ungkapnya.
Selain itu, Chazali mengungkapkan temuannya tidak hanya di daerah pelosok Indonesia Timur maupun tengah, tetapi di sekitar Ibukota pihaknya masih banyak menemukan pelanggaran distribusi.
"Jangan cari di daerah, di sekitar Jakarta seperti Bekasi, Depok itu saja masalah ini ada. Masyarakat harus menebus Raskin Rp 3500 karena masih ada beban distribusi yang seharusnya menjadi beban pemda. Bahkan ada juga yang Rp 5 ribu," pungkas dia.
(ze/bdh)
