.webp)
Bahkan, pertemuan sempat memanas ketika warga terdampak penutupan lokalisasi dan perwakilan PSK mendesak perwakilan SKPD untuk mendatangkan kepala dinas masing-masing.
Suasana memanas mulai terjadi sejak hearing dibuka oleh Sekertaris Komisi D, Junaidi, yang menanyakan kepada perwakilan SKPD yang diundang. Dari empat SKPD, hanya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang hadir. Sedangkan tiga SKPD yakni Dinas Sosial, Bina Program dan Bapemas hanya diwakilkan ke kepala bagian.
"Undangan yang kita layangkan sudah jelas tidak boleh diwakilkan, harus dihadiri kepala dinas, kenapa sekarang hanya perwakilannya saja. Saat ini kita membahas masalah yang terkait policy serta demi menjaga agar Surabaya tetap kondusif," kata anggota Komisi D, Masduki Toha mempertanyakan keseriusan para SKPD di ruang Badan Musyawarah DPRD Surabaya, Selasa (10/6/2014).
Pertemuan yang seharusnya membuahkan keputusan terkait penutupan lokalisasi ini makin memanas ketika koordinator elemen pendamping PSK, Pokemon menyatakan jika pertemuan yang digelar hari ini hanyalah sebuah pertemuan dagelan.
"Masyarakat lokalisasi bukan sampah, punya harga diri dan intelektual, bukan seperti sampean diwakilkan (perwakilan SKPD). Saya tidak akan memulai dan berbicara sebelum kepala kepala hadir. Anggota dewan juga harus tegas untuk memberi segera pemberitahuan. Kita semua sudah siap, ada warga pedagang, warga wanita pekerja malam. Kita siap. Kita tunggu 30-60 menit silahkan telepon kepala dinas masing-masing dan suruh kesini," ujar Pokemon dengan nada tinggi.
"Nek wayah'e pembahasan PAK (Perubahan Anggaran Keuangan) tok ae kabeh teko. Tapi nek ngene sing jenenge Supomo (Kepala Dinas Sosial) gak wani ngetok," teriak salah satu warga terdampak.
Namun suasana memanas ini reda setelah para perwakilan yang mewakili kepala SKPD menyatakan akan siap meyakinkan kepala dinas masing-masing agar hadir.
Dengan adanya pernyataan dari masing-masing perwakilan SKPD yang siap meyakinkan, membuat pimpinan rapat, Junaidi berjanji akan menggelar pertemuan dengan kepala dinas terkait pada Jumat (13/6) dan akan mengundang kembali semua perwakilan warga terdampak, PSK maupun mucikari termasuk pengurus RT/RW lokalisasi.
"Kenapa, pertemuan ini sangat penting, karena selama ini kami tidak pernah diajak komunikasi oleh pemkot. Kalau Klakah dan Bangunsari kami diajak dialog. Semenjak penutupan Sememi dan yang sekarang ini kami sekali tidak pernah diminta pendapat," pungkas politisi Partai Demokrat Surabaya.
(bdh/bdh)
