.webp)
Tak hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan moratorium penambahan Perguruan Tinggi Negeri.
"Nantinya Poltekom didorong menjadi perguruan tinggi swasta mandiri," ujar Ketua Pansus Rencana Peraturan Daerah Poltekom Lokh Mahfud, Kamis (5/6/2014).
Poltekom akan dikelola oleh sebuah yayasan yang terpisah dengan Pemerintah Kota Malang.
Namun, seluruh aset seperti gedung, peralatan perbengkelan dan fasilitas laboratorium menjadi aset Pemerintah Kota Malang.
"Asetnya milik pemkot yang sistemnya sewa," imbuh Lokh kepada wartawan di gedung DPRD Jalan Tugu.
Lokh menyebut, alokasi biaya operasional sebelumnya sebesar Rp 1,8 miliar per tahun dari Dinas Pendidikan dihentikan. Pasalnya, anggaran hanya diperuntukkan bagi sekolah dasar dan pendidikan menengah.
Ketua komisi kesejahteraan rakyat DPRD Kota Malang Fransiska Rahayu Budiawiarti menuturkan, jika biaya operasional dihentikan tetapi pemerintah bisa menyalurkan dana hibah.
"Perkuliahan dan penerimaan mahasiswa baru tetap normal. Jangan sampai terhambat," harapnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Malang Shofwan mengungkapkan, Poltekom tetap dikelola Pemerintah Kota Malang.
Pengelolaannya, lanjut dia, sama seperti mengelola Perusahaan Daerah Air Minum dan Rumah Sakit Daerah Kota Malang. "Perguruan tinggi ini diharapkan bisa meluluskan tenaga terampil," ungkapnya terpisah.
Poltekom didirikan 2008 dengan lahan seluas 3 hektare kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Malang dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Jumlah mahasiswa Poltekom Malang sebayak 400 mahasiswa terbagi dalam empat jurusan. Antara lain jurusan Mekatronika, Informatika, Telekomunikasi dan Alat Berat.
(bdh/bdh)
