Pemkab Banyuwangi bekerjasama dengan BPS, untuk penyiapan dan penyajian data masalah sosial-ekonomi secara lebih cepat. Rencana kerjasama ini dinilai akan yang pertama kali antara pemerintah kabupaten dengan BPS.
"Pendataan statistik sosial ekonomi kan tidak harus menunggu satu semesater atau satu tahun. Masalah di lapangan kan dinamikanya cepat, butuh kebijakan cepat. Karena itu, kita perlu bekerjasama dengan BPS untuk melakukan pendataan berbagai masalah sosial-ekonomi," ujar Anas usai bertemu dengan Kepala BPS Jawa Timur, M Sairi Hasbullah di Surabaya, Kamis (22/5/2014).
Bupati yang banyak menerima penghargaan ini mengatakan, data yang benar dan presisi akan menentukan kualitas kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak baik. "Kalau datanya keliru kan kebijakannya juga bisa keliru," tegasnya sambil menambahkan, dirinya tidak ingin data yang bagus-bagus dan hanya bisa membuat dirinya senang.
"Dengan BPS sebagai lembaga independen, instansi vertikal bukan di bawah pemda, saya akan mendapatkan gambaran jelas. Ingin mendapatkan masukan lebih cepat untuk membuat kebijakan atas maalah yang ada," terangnya.
Ia mencontohkan permasalahan seperti di bidang peternakan. Katanya, akan didata lebih detail kondisi sapi, kambing, unggas hingga hewan ternak lainnya. Selain itu, juga di bidang lainnya seperti pertanian, kesehatan hingga kemiskinan, termasuk angka harapan hidup masyarakat.
"Sejak beberapa tahun ini kita sudah memulai mendata kemiskinan yang didetailkan di tiap kecamatan, karena karakteristik di tiap kecamatan berbeda-beda dan solusi di tiap kecamatan juga berbeda-beda. Alhamdulillah hasilnya efektif," tandasnya.
(bdh/bdh)










































