.webp)
Massa yang didominasi mahasiswa beberapa perguruan tinggi ini mempertanyakan sikap PN yang tak mau menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua DPRD baru hasil PAW yang digelar Senin (17/3) kemarin.
Padahal, menurut mereka, sebagai institusi hukum tidak ada alasan bagi PN untuk tidak mau menghadiri pelantikan itu. PN seharusnya patuh pada SK gubernur terkait dengan pergantian antar waktu tersebut.
"Kalaupun masih ada persoalan hukum karena masih kasasi, pelantikan itu kan bisa dilakukan sembari menunggu keputusan kasasi," kata Hasyim, kordinator aksi.
Selain berorasi, mereka yang datang dengan mengendarai puluhan kendaraan roda 4 dan 2 itu juga sempat menggelar poster berisi kecaman atas sikap PN tersebut. Mereka kemudian diterima pihak PN untuk berdialog.
Ketua PN Bondowoso, Didik Setyo Handono mengatakan, salah satu alasan pihaknya tak mau mengambil sumpah Ketua DPRD yang baru tersebut karena SK PAW di tubuh PKNU masih ada persoalan hukum.
"SK PAW itu digugat secara perdata di PN Bondowoso oleh Ahmad Dhafir dan kawan-kawan. Gugatan itu lalu dimenangkan kubu Ahmad Dhafir, dan saat ini statusnya masih kasasi," kata Didik Setyo.
Oleh sebab itu, terang dia, untuk menghindari permasalahan hukum baru di kemudian hari, PN berpendapat jika pergantian dan pengambilan sumpah ketua DPRD yang baru menunggu adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
"Sebagai Ketua PN Bondowoso saya belum dapat mengabulkan permohonan untuk melakukan pengambilan sumpah ketua DPRD Bondowoso," pungkas Didik Setyo.
(fat/fat)
