.webp)
Para pendemo yang mengatasnamakan diri Forum NKRI ini datang ke KPU dan langsung menggelar akasi duduk-duduk di pendopo. Sementara beberapa perwakilan langsung masuk melakukan audiensi.
Mereka datang tanpa membawa atribut apapun. Beberapa mahasiswa tampak mengenakan jaket organisasi Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mahsiswa yang ikut berdemo berasal dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Solahuddin (STAIS).
Sayangnya, meski tampak bersemangat, banyak diantara mahasiswa yang tak tahu menahu ihwal dan tuntutan dari aksi tersebut. "Nggak tahu mas, tanya saja ke atasan," kata Emi, seorang mahasiswa STKIP Pasuruan yang mengenakan jaket PMII. Atasan yang dimaksud adalah ketua komisariat PMII STKIP Pasuruan.
Tak berbeda dengan Emi, Mariana, mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi semester 8 yang juga tergabung dalam PMII mengaku hanya ikut-ikutan saja. Ia hanya mendapat SMS dari ketua komisariat untuk ikut aksi.
"Kurang jelas ya, saya belum tahu. Disuruh ketua komisariat kumpul di KPU, katanya aksi turun jalan," ujarnya.
Desi, anggota PMII yang lain juga mengatakan hal yang sama. "Kemarin di SMS disuruh datang ya sudah datang," ujarnya.
Muhlis, pengurus PMII Komisariat STKIP, menyatakan bahwa demo tersebut menuntut kelonggaran aturan pemasangan atribut kampanye partai dan caleg. Jika terlalu aturan terlalu ketat dikhawatirkan masyarakat tidak akan mengetahui partai dan caleg mana yang dipilih.
"Seolah KPU ini sangat berkuasa. Banyak warga yang belum tahu tapi banner dibatasi. Kami minta KPU merevisi aturan tersebut," katanya.
Hal senada diungkapkan Ketua Forum NKRI, Afif M Hilmi, usai audiensi. Bahwa Pengawas Pemilu Lapangan seenaknya saja menertibkan atribut yang dipasang para caleg. "Di Desa Winongan banyak baliho PKB yang diturunkan, padahal tidak melanggar aturan. Juga belum hari tenang," kata Afif.
Komisioner Panwaslu Kabupaten Pasuruan bidang pengawasan, Joko Handoyo, menyatakan bahwa demo tersebut salah alamat. Seharusnya aspirasi tersebut disampaikan ke Panwaslu.
"Saya bisa pastikan bahwa penertiban atribut dilakukan karena melanggar aturan. Tuntutan seperti itu tidak bisa dipenuhi," tegas Joko.
(bdh/bdh)
