.webp)
Sejak diluncurkan 1 Januari 2014 lalu hingga hari ini, Selasa (25/2/2014) jumlah pendaftar di loket BPJS Banyuwangi hanya mencapai 2.200 peserta. Jumlah itu masih jauh dari angka total masyarakat Banyuwangi yang belum tersentuh JKN, jumlahnya kurang lebih mencapai 800 ribu orang. Minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki asuransi kesehatan menjadi kendala dasar bagi BPJS.
Kepala kantor BPJS Banyuwangi, Adi Sunarno menjelaskan, tingkat melek JKN di Banyuwangi masih dibilang rendah. Pasalnya, 2 ribuan orang yang telah mendaftar secara mandiri itu ialah mereka yang sudah terbaring sakit di rumah sakit dan ibu hamil yang tengah menghadapi persalinan.
Belum lagi pandangan sebagian masyarakat miskin yang menyatakan keberatan terhadap pembayaran premi kelas 3 sebesar Rp 25.500. Kendala klasik itu hingga kini diakui Adi masih sering ditemui dilapangan.
"Premi 25 ribu yang dibayarkan itu secara umum masyarakat masih merasa keberatan, apalagi masyarakat belum paham terhadap asuransi kesehatan. Kita akan terus lakukan sosialisasi," ujar Adi Sunarno saat berbincang dengan detikcom.
Meski begitu, lanjut Adi, pihaknya masih merasa beruntung dengan pencapaian JKN di Banyuwangi. Sebab di wilayah operasional BPJS yang dipimpinnya termasuk Situbondo dan Bondowoso nilai pencapainnya masih kalah jauh dengan Banyuwangi.
Pemkab Banyuwangi dinilai ikut kooperatif memberikan akses kemudahan sosialisasi. Hal itu yang membuat BPJS Banyuwangi optimis bisa menyelesaikan target JKN di Banyuwangi pada 2019 mendatang.
"Banyuwangi sangat kooperatif jika dibanding Situbondo dan Bondowoso. Disana malah tidak diberi akses kemudahan sosialisasi. Beda dengan Banyuwangi, untuk itu saya optimis di Banyuwangi 2019 target selesai," imbuhnya.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banyuwangi, dr Widji Lestariono mengaku untuk mendorong program JKN saat ini tim lintas sektoral dari beberapa SKPD masih melakukan verifikasi terhadap 611 ribu masyarakat miskin yang tersebar di 24 kecamatan. Tim ini akan melakukan pendataan riil di masyaraakat hingga Juni mendatang.
"Data yang dihasilkan nanti itulah yang akan diwacanakan dibayar pelayanan kesehatannya oleh APBD 2014," pungkasnya.
(/)
