.webp)
"Bukan fresh money. Belajar dari Merapi, mendapatkan bantuan Rp 5 juta, akhirnya tidak jadi untuk perbaikan rumah," kata Gubernur Jawa Timur saat jumpa pers bersama Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Wakil Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jatim, Kasdam V Brawijaya, Kepala BNPB di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Kamis (20/2/2014).
Ia menerangkan, anggaran Rp 100 miliar berasal dari Rp 65 miliar anggaran perbaikan rumah tidak layak huni yang kerjasama dengan TNI dan Rp 35 miliar berasal dari anggaran tidak terduga.
"Program perbaikan rumah tidak layak huni kita geser ke pengungsi Kelud. Jadi pengalaman dari Merapi, nanti akan dibangun (perbaikan rumah) oleh tim gabungan," tuturnya.
Sedangkan untuk perbaikan sekolah, dicover seluruhnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Prinsip dasar, sekolah sudah dicover Pak Menteri Pendidikan," ujarnya.
Anggaran tersebut juga akan digunakan perbaikan rumah, saluran air bersih dan listrik. Namun, berapa rumah yang perlu diperbaikai, masih dilakukan pendataan.
Pendataan tersebut dilakukan hingga ke tingkat desa melalui Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa. Selain tiu, juga dilakukan pendataan terhadap kerugian dari pertanian maupun peternakan.
"Datanya bukan dibuat sendiri, ada data pusat, data provinsi, data kabupaten. Jadi nanti datanya menjadi satu untuk menyusun perencanaan pelaksanaan," tambah Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf.
Ia mengatakan, masih belum diketahui berapa jumlah yang mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan. Serta berapa kerugian di bidang pertanian maupun peternakan.
"Masih dilakukan pendataan dan data masuk ke kami pada Sabtu besok. Berapa jumlah personel dari TNI, Polri dan Relawan, juga menunggu data Sabtu besok," tandasnya.
Masa waktu perbaikan dan renovasi fisik rumah terdampak letusan Gunung Kelud, Pemprov Jatim menargetkan waktu sekitar dua minggu mulai 24 Februari hingga 8 Maret 2014.
(roi/bdh)
