.webp)
"Kita minta anggota dewan memperjuangkan kami. Kami katanya ujung tombak, tapi kami diabaikan. Gaji kami jauh dari buruh," kata Muis, salah satu pengurus PPDI Kabupaten Pasuruan saat berorasi.
Para perangkat desa ini merasa dilecehkan karena sudah berulang kali berdemo, namun tak kunjung mendapatkan kesejahteraan. Mereka berulangkali hanya dijanjikan kenaikan gaji namun hanya isapan jempol.
"Apakah perangkat desa Kabupaten Pasuruan sudah sejahtera? Apakah kalian bangga dengan gaji Rp 750 ribu?" teriak Nuhasan, pengurus PPDI lainnya yang berorasi yang kemudian dijawab dengan serentak bahwa perangkat desa belum sejahtera.
"Ini bukan suara masyarakat tapi suara abdi masyarakat!" tandasnya.
Para perangkat desa ini terus mengomel saat berorasi. Mereka membeberkan banyaknya tugas yang harus dikerjakan sebagai perangkat, mulai segala urusan dari desa sampai pilkada, pileg dan pilpres. Namun untuk itu semua, mereka mendapatkan gaji yang jauh dari cukup.
"Hapus diskriminasi pada perangkat desa. Kita ini sering diancam diberhentikan karena tidak memihak saat pilbup dan pilgub. Jangan jadikan kami alat politik," keluh Nurhasan.
Dalam aksi kali ini, perangkat desa menuntut gaji sebesar Rp 2 juta. Angka tersebut dianggap sebanding dengan kerja yang mereka lakukan. Beberapa perwakilan perangkat desa kemudian diterima Komisi A DPRD Kabupaten Pasuruan. Sementara ratusan lainnya duduk-duduk menunggu di luar.
(fat/fat)
